Memahami Era Demokrasi Terpimpin Di Indonesia

n

Demokrasi Terpimpin ialah, demokrasi yang didominasi oleh presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsure sosial-politik[1]. Pengertian lain demokrasi terpimpin biasa ditemukan juga dalam pidato kenegaraan Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “ Penemuan Kembali Revolusi kita “ Dikatakan oleh Soekarno, butir-butir pengertian demokrasi terpimpin terdiri dari Pertama tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, dan negara. Kedua, tiap orang mendapat kehidupan yang layak dalam masyarakat, bangsa, dan negara.

Sementara menurut Syafei Maarif, sebelumnya Soekarno memberikan berbagai definisi demokrasi terpimpin yang seluruhnya tidak kurang dari dua belas definisi. Salah satu fomulasinya menyebutkan, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan. Pada kesempatan lain, Soekarno mengemukakan, demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan yang tanpa anarki libralisme dan tanpa otokrasi dictator.

“ demokrasi kekeluargaan yang dia ( Soekarno, pen) maksudkan adalah demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahan kepada musyawarah dan muafakat dengan pimpinan serta kekuasaan sentral ditangani seorang “ sesepuh” seorang tua yang tidak mengdiktatori, tetapi memimpin, mengayomi. Siapa yang dia maksudkan dengan terma –trema ‘sesepuh’ atau ‘teteua’ pada waktu itu tidak lain hanyalah dirinya sendiri sebagai penyambung lidah rakyatnya, sebagai seorang ayah yang serba bijak dari keluarga besar bangsa Indonesia ”.[2]

Dekrit Presiden 5 juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepimpinan yang kuat. Secara agak rinci pengertian Demokrasi Terpimpin biasa diambil dari Soekarno dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1957 dan 1958 yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut.

Pertama, ada rasa tidak puas terhadap hasil-hasil yang dicapai sejak tahun 1945, karena belum mendekati cita-cita dan tujuan proklamasi, seperti masalah kemakmuran dan pemerataan keadilan yang tidak terbina, belum utuhnya wilayah RI karena masih ada wilayah yang dijajah Belanda, instabilitas nasional yang ditandai oleh jatuh bangunnya kabinet serta pemberontakan daerah-daerah.

Kedua, kegagalan tersebut disebabkan menipisnya rasa nasionalisme, pemilihan demokrasi liberal tanpa pimpinan dan tanpa disiplin, suatu demokrasi yang tidak cocok dengan keperibadian Indonesia, serta sistem multipartai berdasarkan pada maklumat Pemerintahan tanggal 3 November 1945 yang ternyata partai-partai itu digunakan sebagai alat perebutan kekuasaan dan bukan alat pengabdi rakyat.

Ketiga, suatu koreksi untuk segera kembali pada cita-cita dan tujuan semula harus dilakukan dengan cara meninjau kembali sistem politik. Harus diciptakan sistem politik demokrasi yang menuntunkan untuk mengabdi kepada negara dan bangsa yang beranggotakan orang-orang jujur .

Keempat, cara yang harus ditempuh untuk melaksanakan koreksi tersebut adalah:

1. Mengganti sistem free fight – liberalism dengan demokrasi terpimpin yang lebih sesuai dengan keperibadian bangsa Indonesia.

2. Dewan Perancang nasional (Depernas) akan membuat blue-print masyarakat yang adil dan makmur.

3. Hendaklah konstituante tidak menjadi tempat berdebat yang berlarut dan segera menyelesaikan pekerjaanya agar blue-print yang dibuat Depernas dapat didasarkan pada konstitusi baru yang dibuat konstituante.

4. Hendaklah konstituente meninjau dan memutuskan masalah demokrasi terpimpin dan masalah kepartian.

5. Perlu penyederhanaan sistem kepartian dengan mencabut Maklumat Pemerintahan tanggal 3 November 1945 yang telah memberi jalan bagi sistem multipartai dan menggantinya dengan Undang-Undang kepartian serta Undang –Undang Pemilu.

Demokrasi terpimpin juga tidak sunyi dari kritikan. Kritik atau penolakan terhadap demokrasi terpimpin didasarkan pada keraguan “ apakah dengan kekuasaan yang berpusat ditanganya itu, Soekarno bisa konsisten dengan teorinya? ” Yusuf Abdullah Puar, seperti dikutip oleh Syafi, pernah menulis bahwa Natsir, tokoh Masyumi, mengatisipasi :

“ Bahawa segala-galanya akan ada di dalam demokrasi terpimpin itu, kecuali demokrasi, segala-galanya mungkin ada, kecuali kebebasan jiwa … dalam istilah biasa yang semacam itu kita namakan diktator, suatu diktator sewenang-wenang.”

Menurut Soepono Djojowando, selain maksud-maksud yang tidak pernah diungkapkan, reaksi-reaksi penolakan terhadap demokrasi terpimpin didasarkan pada alasan, bahawa pengertian terpimpin bertentangan dengan asas demokrasi. Syarat mutlak demokrasi adalah kebebasan , sedangkan istilah terpimpin sudah menghilangkan (minimal mengurangi) kebebasan. Oleh sebab itu, demokrasi terpimpin disamakan dengan diktator, atau setidak–tidaknya pasti menuju kea rah diktator. Dan ada pula yang menghubungkan demokrasi terpimpin dengan komunis.

Sejarah membuktikan, apa yang dikhuwatirkan para penentang demonstrasi terpimpin benar, sebab dalam praktiknya, Soekarno melaksanakannya jauh dari apa yang diteorikan. Seperti telah dikemukakan di atas, Dekrit Presiden tanggal 5 juli 1959, telah menjadi jalan lurus bagi sistem demokrasi terpimpin yang rialitasnya tidak demokratis, malah telah menjelmakan Soekarno menjadi diktator. Deliar Noer misalnya, menulis bahawa demokrasi terpimpin justeru memperlihatkan “ hilangnya demokrasi dan yang tinggal hanya terpimpinya “ . Soekarno benar-benar melaksanakn keinginanya, lebih-lebih setelah Hatta mengundurkan diri dalam jabatanya sebagai wakil presiden. Konstituante dan DPR yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu dibubarkan, kemudian membentuk Dewan Nasional yang pada gilirannya dibubarkan sendiri juga.

Politik Islam Zaman Orde Baru

Gagalnya pemeberontakan G-30 S / PKI dan jatuhnya kekuasaan Soekarno menandai bangkitnya sebuah era baru yang dipanggil oleh pendukungnya sebagai Orde Baru. Kelahirannya ditandai oleh pemberian mandat yang dikenal dengan surat Perintah Sebelas Maret 1966 atau Supersemar oleh Soekarno kepada Soeharto untuk mengatasi situasi yang diakibatkan oleh timbulnya pemberontakan kaum komunis tersebut. Soeharto, dengan ABRI (sekarang TNI) dan bantuan umat Islam akhirnya berhasil menguasai keadaan.

Pada awal, Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto memberikan sebersi harapan di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Bangsa Indonesia ingin menapaki kembali kehidupan bernegara yang normal, lebih etis, dan demokratis. Apa lagi Orba sendiri menggunakan slogan “ ingin melaksananalkan Pancasila secara murni dan konsikuen .” Buat umat Islam, khususnya para tokoh bekas Masyumi, kehadiran Orba diharapkan menjadi “ lapu hijau “ bagi tampilnya kembali kekuatan kekuatan Islam Politik. Hal ini ditambah pula dengan kebijakan Orba yang membebaskan tokoh-tokoh Masyumi yang sebelumnya dijobloskan Soekarno ke penjara. Maka, sejalan dengan perkembangan Orba, Umat Islam menyusun rencana bagi tampilnya Islam politik untuk memperjuangkan aspirasi syariat Islam masuk ke dalam sistem kenegaraan Indonesia.

Namun akhirnya mereka menelan kekecewaan. Pemerintahan Orba yang didukung sepenuhnya oleh militer tidak bersedia merehabilitasi masyumi dan tidak mengizinkan para eksponenya untuk terlibat dalam politik praktis. Kalangan militer menganaggap bahwa beberapa tokoh masyumi memiliki kesalahan yang tidak termaafkan karena terlibat dalam pemeberontahan PRRI.

Naman begitu, pada masa Orba, Soeharto tidak selamanya bersikap “ tidak bersahabat “ terhadap Islam. Sepanjang 32 tahun kekuasaanya, hubungan Islam dan negara pada masa Orba dapat dibedakan menjadi dua preode, yaitu preode antogonistis yang berlangsung hingga 1985 dan preode akomodatif hingga kejatuhan Orba, 1998.

Pada masa pertama umat Islam mengalami perlakuan yang tidak bersahabat dari Orba. Hubungan Orba dan Islam pada preode awal ini sering ditandai konfrontasi yang jelas-jelas merugikan Islam. Pada fase yang berlangsung antara 1966-1981 ini Orba bertindak represif terhadap Umat Islam. Beberapa kebijakan Orba terlihat tidak sejalan dengan aspirasi umat Islam. Diantaranya penolakan rehabilitasi Masyumi, penolakan berdirinya Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) yang diprakarsai Bung Hatta, rumusan rancangan undang-undang tentang perkahwinan, upaya memasukkan aliran kepercayaan ke dalam agama, menggantikan pelajaran agama dengan pancasila ke dalam kurikulum pendidikan nasional, larangan berjilbab bagi siswi muslimah di sekolah umum dan legalisasi perjudian oleh negara, seperti dalam TSSB, KSOB, dan Porkas. Menghadapi berbagai kebijakan ini, umat Islam menjadi oposisi dan selalu berada pada pihak yang dikalahkan.

Dalam preode ini Orba juga melakukan uji coba dengan kebijakan penerapan asas tunggal Pancasila bagi partai-partai politik dan ormas di Indonesia. Terhadap kebijakan ini, di kalangan Islam terdapat dua sikap berbeda. Partai PPP dan ormas –ormas Islam lainya seperti HMI, Muhammadiah dan NU menerimanya, sedangkan individu-individu dan ormas lain yang kritis seperti Deliar Neor dan Pelajar Islam Indonesia (PII) menolaknya karena dianggap berbau secular. Terhadap mereka yang menolak, Orba bersikap represif. Orba membubarkan ormas-ormas Islam yang menolaknya dan menekan tokoh-tokoh vocal yang menentang kebijakan tersebut. Puncak dari kasus ini adalah meletusnya peristiwa Tanjung Priok, September 1984 yang memakan korban artisan umat Islam tewas di tangan aprat keamanan.

Dalam priode antagonistis yang berakhir hingga 1985 ini, terdapat dua babakan sikap umat Islam terhadap kebijakan Orba. Pada masa awal hingga 1981 kelihatanya umat Islam mempunyai suara yang bulat menentang berbagai kebijakan Orba yang dipandang bertentangan dengan Islam. Sebagian tetap mempertahankan sikap Oposisi terhadap Orba dan sebagain lagi mulai bersikap lunak dan akomodatif terhadap Orba. Sikap ini agaknya dikarenakan oleh mulai banyaknya kaum cendikiawan dan kelas menengah Islam yang masuk ke jajaran pemerintahan. Sebaliknya, Orba sendiri pada preode kedua tersebut kelihatanya memandang Islam sebagai kekuatan riil masyarakat Indonesia yang tidak bias dinafikan, sehingga lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan yang berhubung dengan kepentingan umat Islam.

Barulah pada fase kedua pemerintahan Orba menunjukkan sikap akomodatif terhadap Islam. Bahtiar Effendy membuktikan empat jenis akomodasi Orba terhadap kepentingan umat Islam, yaitu akomodasi struktural, legislatif, infrastruktral, dan cultural.

Dalam akomodasi struktural, banyak tokoh cendikiawan muslim yang duduk di berbagai lembaga negara. Hal ini tidak terlepas dari usaha Nurcholish Madjid yang mencuba mencairkan hubungan islam dan negara dengan gagasanya “ Islam Yes Partai Islam No “. Sejak tahun 1970-an , Cak Nur memang sudah gigih memperjuangkan pendekatan Islam yang lebih holistik, tidak tersekat oleh pemikiran sempit. Memang pada mulanya gagasan ini mendapat resistensi dari sebagian kalangan umat Islam. Bagi Cak Nur, partai Islam bukanlah satu-satu alat untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam. Ide tentang partai Islam tidak lagi menarik dan kehilangan dinamika. Menurut Cak Nur,

“ jika partai-partai Islam merupakan wadah ide-ide yang hendak diperjuangkan berdasrkan Islam, maka jelaslah bahwa ide itu sekarang dalam keadaan tidak menarik. Dengan perkataan lain, ide-ide dan pemikiran –pemikiran Islam itu sekarang sedang menjadi absolute memfosil, kehilangan dinamika. Ditambah llagi , partai-partai Islam tidak berhasil membangun image positif dan simpatik, bahkan yang ada ialah image sebaliknya.”

Ide ini melahirkan respons negatif dari sebagin kalangan muslim yang masih mengimpikan pendekatan Islam politik dalam perjuangan mereka.

Namun begitu, pada tahun –tahun menguatnya kekuasaan politik Orba Soeharto era1970-1980-an, banyak tokoh-tokoh islam yang muncul ke permukaan dan bergerak did lam berbagai lapangan tanpa membawa atribut-atribut Islam, mereka adalah para terpelajar yang berbasis pada Organisasi seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Setelah menamatkan pendididkan dan pulang ke Tanah Air, mereka berkiprah dalam berbagai lapangan menyumbangkan tenaga dan ilmu yang mereka peroleh.

Hasil ini mencapai booming-nya pada era 1900-an, ketika terjadi hubungan yang sangat mesra antara Soeharto dan Islam. Banyak tokoh-tokoh muslim masuk ke berbagai sector kehidupan public dan memegang jabatan-jabatan strategis. Tokoh-tokoh muslim seperti Abdul Gafur, Akbar Tandjung, Bustanul Arifin, Saleh Afiff, Azwar Anas, Hasjrul Harahap, Arifin M, Siregar, Syamsuddin (sic: Nasruddin) Sumintapura, Sa’adillah Mursyid, Syafruddin ( sic: Syarifuddin) Baharsyah, Tarmizi Taher, dan mar’ie Muhammad adalah tokoh-tokoh HMI yang masuk ke dalam mesin birokrasi Orde Baru.

Tokoh fenomenal lain yang tidak kalah dicatat adalah Munawir Sjadzali. Ia menjabat Menteri Agama RI dua priode pada cabinet Pembangunan IV dan V ( 1983-1993). Sebagai seorang ahli politik diplomat karier, ia memainkan peranan penting dalam pencairan hubungan islam dan Orde baru. Munawir juga tidak sepakat dengan ide integralisasi agama dan politik. Menurutnya , umat islam tidak boleh memusuhi Orde Baru. Dan dalam beberapa kesempatan seminar di kelas Program Pascasarjana(S.3) IAIN Syarif Hidayatullah , Jakarta, 1996. Ia selalu menyatakan bhwa umat islam jangan hanya menjadi penonton yang bisanya hnay menyoraki orang bermain bola. Umat Islam harus tampil menjadi pemain dan menggolkan bola, meskipun lapangan masih becek dan berlumpur. Jangan ditunggu lapangan harus bersih dahulu, baru bermain bola.

Dalam ilustrasinya ini, Munawir ingin mengatakan bahwa bagaimanapun kondisi Orde Baru , umat Islam perlu berperan di dalamnya dan jangan memusuhinya. Dengan masuk ke dalam struktur kekuasaan , umat Islam akan lebih mudah menyalurkan dan merialisasikan gagasan dan aspirasi mereka. Memang, ketika Munawir menjadi Mneteri Agama , banyak kebijakan Orba yang berpihak kepada umat Islam. Pada masa Munawir Sjadzali –lah banyak berhasil disahkan, sebagaimana akan dilihat di bawah ini.

Selain di kabinet, dua fenomena menarik lainya pada awal 1990-an adalah banyaknya aktivis muslim yang masuk ke Gedung Parlemen yang menyebabkan munculnya penilain masyarakat tentang “ islamisasi” ( atau penghijaun ) parlemen dan dibentuknya Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) , 1991, yang dipimpin oleh B.J Habibie, orang kepercayaan Soeharto yang sejak 1970-an dipercaya mengurus riset dan teknologi Indonesia .

Praktis sejak 1990-an tersebut Islam dapat lebih berperan tidak hanya sebagai penonton dalam setiap proses berbangsa dan bernegara , tetapi juga ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Hal ini tentu sedikit banyaknya merupakan hasil dari gagasan Cak Nur yang berusaha mencairkan hubungan Islam dan Politik yang ketika itu diwarnai ketidak harmonisan.

Dalam akomodasi legislatif, setidaknya, ada enam hal yang penting yang berkaitan dengan akomodasi Orde Baru terhadap kepentingan umat Islam yaitu: (1) disahkanya Undang-Undang No. 2/1989 tentang Pendidikan nasional yang mewajibkan penyelengaraan sekolah memberikan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut anak didik (2) keluarnya Undang-Undang No. 7 / 1989 tentang Peradilan Agama ( PA) yang member landasan hukum bagi menguatkan posisi PA yang sejajar dengan tiga peradilan lainnya (3) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur masalah perkahwinan , Warisan, dan Wakaf bagi umat Islam. ( 4) diubahnya kebajikan tentang jilbab, yang semua dilarang dipakai oleh siswi sekolah milik Departemen Pendididkan dan kebudayaan , akhirnya dibolehkan, 1991;(5) dikeluarkan Surat Keputusan Bersama ( SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang pembentukan Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) ; , 1991 dan (6) dihapuskan Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) 1933.

Dalam akomodasi infrastruktural, pemerintah Orde Baru menyediakan anggaran belanja negara untuk membiayai projek-projek keagamaan. Pada Repalita pertama ( 1969-1974) pemerintah menganggarkan dana Rp 475 juta untuk pembangunan masjid-masjid. Jumlah ini meningkat pesat pada Repelita keempat dengan alokasi dana Rp 29 miliar . pada tahun 1982, Presiden Soeharto mendirikan yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila ( YAMP) yang banyak membangun mesjid di berbagai daerah di Indonesia, dan pada 1991 mengizinkan berdirinya Bank Muamalat.

Sementara dalam akomodasi kultural Presiden Soeharto juga ikut dalam Takbir Akbar Lebaran di Taman Monas dan membuka kegiatan Festival Istiqlal yang berlangsung dua kali, yakni 1991 dan 1994.

Tidak berlebihan kalau masa ini sering diungkapkan pengamat sebagai masa bulan madu antara umat Islam dan Orba. Meskipun demikian, suara-suara yang menyangsikan kesungguhan dan ketulusan sikap akomodatif Orba terhadap aspirasi umat Islam tetap ada. Sebagian pengamat menyatakan bahwa Soeharto berkepentingan dengan umat Islam untuk mendukung kekuasaanya. Deliar Noer, misalnya , dalam wawancaranya dengan Bahtiar Effendy, menyatakan bahwa tidak ada yang berubah dari watak Orba. Upaya –upaya akomodatif yang dilakukan Orba tidak mencerminkan perubahan yang sigbifikan dari kebijakan –kebijakan awal Orba terhadap umat Islam.sepanjang kekuasaanya, Orba poada hakikatnya tetap berwatak tidak inklusif dan terobsesi dengan program-program depolitisasi sebagai alat yang efektif untuk mempertahankan kekuasaan.

Dari perkembangan Orba selama 32 tahun memang kita melihat gagasan dan perjuangan penerapan politik Islam dalam lembaga –lembaga politik formal tidak dapat dilakukan secarta leluasa, Orde baru merasa khawatir dengan keberadaan Islam Politik. Karena itu, dalam perkembanganya umat islam pun akhirnya mengubah strategi perjuangan dengan menitik beratkan perhatian pada “ Islam cultural.” Dalam hal ini , kalangan cendikiawan Islam berusaha menghilangkan stigma radikalisme politik Islam yang dicitrakan selama masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin.

Strategi ini berhasil dengan mulai terjalinya saling pengertian antara Islam dan Orba. Pemerintahan Soeharto pun dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan umat Islam, meskipun tidak member runag yang lebih luas untuk politik . namun demikian , kita juga tidak bias menafikan peran politik PPP yang, meskipun terkooptasi oleh pemerintah dan melepaskan Islam sebagai ideologinya. Tetap memperjuangkan kepentingan Islam dlam lembaga legislatif.

Dari urain diatas terlihat bahwa dinamika politik ilsam Indonesia dalam penerapan ajaran islam mengalami pasang surut . Selama tiga preode perjalanan bangsa Indonesia sejak masa demokrasi liberal , demokrasi terpimpin, dan Orde Baru, umat Islam merasa belum memperoleh hasil yang optimal dari perjuangannya. Capain yang diperoleh pada masa akomodatif Orde Baru sangat bersifat artifisial dan masih sangat rawan terhadap berbagai guncangan-guncangan. Ilsam membuntuhkan pilar-pilar yang kuat untuk bias menopang keberhasilan yang dicapai tersebut. Islam tidak bias terus menerus menopang diri pada sikap “ baik hati” Orba. Apa lagi kekuasaan Orba sendirisejak pertengahan 1990-an mulai goyah. Karenanya , ketika Orba akhirnya jatuh pada 1998, Islam dalam segi-segi tertentu, juga merasakan dampaknya. Ini terlihat antara lain dari merosotnya peran dan keberadaan ICMI serta Koran Republika, yang dianggap sebagai corong bagi kepentingan umat Islam.

Oleh : Ahmad Syahin

9/6/ 2011, Melor, Kelantan.

---

[1] Meriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Plitik, Ms 130.

[2] Moh. Mahfud MD, Politk Hukum, Rajawali Pers, Ms 140

3. Dr Muhammad Iqbal, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer.

Bual Bicara Blogger & Facebookers

n

AKP? ‘Bersama’ Atau ‘Berbeza’? - Ust Hasrizal

“Pada pandangan saya, kesedaran Islam di Malaysia, jauh lebih maju berbanding Turki sebab di dalam ceramah Parti Islam mereka (Refah), ucapan yang hebat masih disambut dengan tepukan tangan, dan bukannya takbir Allahu Akbar seperti yang ada di negara kita!”, ucap seorang tokoh di dalam suatu majlis yang saya hadir kira-kira tahun 1996. Tokoh itu baru pulang dari Istanbul meraikan ulangtahun pembukaan kota Istanbul oleh Sultan Muhammad al-Fatih pada 23 Mei 1453.

Saya menongkat dagu, termenung…

Bagaimanakah kita membaca dan menganalisa suhu kebangkitan Islam? Tepuk tangan dan takbir?

KINI

11 tahun sudah berlalu, zaman sudah banyak berubah. 1996, masih ramai yang bertepuk tangan terbalik, dengan alasan bertepuk tangan akan menyamakan kita dengan Yahudi! Hari ini, pemerhatian saya memperlihatkan serba sedikit perubahan pada tanggapan itu.

Namun, isu pentingnya di sini ialah, bagaimanakah kita membaca jatuh bangun kebangkitan dan kejatuhan kesedaran Islam?

Soalan ini penting untuk dijawab, sebelum kita melangkah kepada proses menganalisa kemenangan Parti Keadilan dan Pembangunan (Adalet ve Kalkinma Partisi – AKP) di Turki pada pilihanraya baru-baru ini.

Rata-ratanya, saya melihat ada tiga trend cara kita di Malaysia menyambut kemenangan itu.

Golongan pertama memuji kemenangan AKP dengan tanggapan bahawa ia adalah kemenangan buat Parti Islam dan ideologi politik Islam. Pencapaian 46.66% itu diukur sebagai melonjaknya sokongan rakyat kepada perjuangan Islam yang diertikan sebagai ideologi politik Islam yang mungkin lebih mudah jika dikiaskan kepada Ikhwanul Muslimin di Dunia Arab, dan mungkin juga PAS di dalam konteks Malaysia.

Sebahagian daripada golongan pertama ini juga cenderung untuk menganggap bahawa imej AKP yang menggugurkan sebutan-sebutan Syariah Islam, Negara Islam dan lain-lain konotasi yang sinonim dengan Parti Islam Turki era Refah suatu ketika dahulu, sebagai suatu strategi untuk tidak menimbulkan lagi ketegangan di antara mereka dengan radikal sekularis, khususnya Tentera.

Golongan kedua pula, mencela kemenangan AKP dengan menuduh AKP telah lari dari perjuangan Islam mereka. AKP sudah menggadai prinsip kerana tidak lagi memperjuangkan Negara Islam, tidak lagi berterus terang tentang kemahuan mereka terhadap perlaksanaan Syariah Islam malah membuat perdamaian pula dengan sekularisma dan sekularis di Turki.

Golongan ketiga pula, memuji kemenangan AKP tetapi tidak ditafsirkan sebagai kemenangan kepada idelogi Politik Islam seperti golongan pertama, sebaliknya pelbagai definisi diberikan kepada identiti AKP dan AKPisma hari ini… misalnya Zin Mahmud dari Utusan Malaysia mengistilahkannya sebagai kemenangan kepada proses sekularisasi Islam.

BAGAIMANA SEBENARNYA?

Tentu sahaja, ia suatu yang mengelirukan bagi kebanyakan kita. Apakah sebenarnya realiti di sebalik kemenangan AKP itu? Adakah ia kemenangan yang patut diraikan oleh PAS di Malaysia? Atau UMNO mahu menumpang kaki sama atas perubahan imej AKP hari ini? Atau ia suatu kemenangan kepada suatu kemunafikan yang diistilah sebagai pragmatisma dalam bahasa teknikal semasa?

Di sinilah saya ingin mengajak diri saya dan pembaca semua agar menyiapkan suatu mindset yang betul sebelum kita melangkah kepada analisa. Sebagaimana yang telah disimpulkan oleh John L. Esposito di dalam bukunya The Islamic Threat: Myth or Reality? (Oxford University Press, 1999, mukasurat 208), pengalaman yang pelbagai oleh gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia menunjukkan bahawa ia bukanlah suatu realiti yang monolitik atau secorak. Kepelbagaian pendekatan dan percubaan ini menunjukkan kepada ruang fleksibiliti yang ada di dalam Islam untuk membolehkan berbagai-bagai bentuk penafsiran dan pendekatan yang boleh dihasilkan oleh gerakan Islam dan kesemuanya mempunyai sandaran kepada Islam yang sama.

Kesimpulan John Esposito ini ditujukan kepada trend di Barat, khususnya di Amerika Syarikat yang gemar memukul rata terhadap Islam dan hubungkaitnya dengan Terorisma dan Fundamentalisma.

PEMBACAAN POLITIK

Tetapi saya ingin meletakkan kesimpulan itu di dalam konteks yang berbeza, ia sebagai suatu peringatan kepada pendukung gerakan Islam agar tidak membaca strategi dan pendekatan gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia dengan hanya satu bacaan. Ia perlu difahami mengikut konteks negara di mana gerakan Islam itu bergerak.

Apatah lagi di sebuah negara seperti Turki, yang sering saya sebutkan sebagai “sebuah negara yang sukar bagi orang luar memahaminya kecuali dengan mereka itu datang sendiri, merasai, menyaksi dan mengambil pengalaman sendiri”.

Perkembangan AKP di Turki bukan sahaja mudah disalah ertikan oleh kita sebagai orang luar, malah golongan sekularis di Turki juga sering memahaminya dengan kepala dan ekor yang celaru. Apabila berlakunya rusuhan di Turki atas nama Republik dan ideologi sekularismanya ketika pemilihan presiden yang lalu, pengajur kepada protes ini cuba untuk menyatakan suatu mesej iaitu: PRINSIP SEKULARISMA DAN REPUBLIK TERANCAM!

Walhal apa yang berlaku adalah jauh dari hakikat itu. Apabila mereka diminta untuk mengemukakan sandaran yang cukup terhadap sejauh manakah benarnya dakwaan mereka bahawa AKP itu mengancam prinsip-prinsip sekularisma yang diperkatakan, maka mereka menyatakan bahawa isteri Abdullah Gul yang dicalonkan sebagai presiden itu memakai hijab. Maka tiga jawatan tertinggi di Republik Turki iaitu Presiden, Perdana Menteri dan Speaker Parlimen telah jatuh ke tangan Islamis!

Sedangkan pemimpin AKP sendiri secara tegas menolak diri mereka diidentitikan sebagai Islamis (Abdul Hamid Bilici. On Rise in Turkey: Islamism or Democracy?, Islamonline.net, 02/08/2007)

MEMAHAMI PERKEMBANGAN IDEOLOGI AKP

Pada tahun 2003 saya telah ke Turki selepas beberapa tahun tidak ke sana. Peluang itu saya gunakan untuk bertemu dengan seramai mungkin rakan-rakan yang mana sebahagian mereka adalah aktivis di dalam Fazilet Partisi (FP) suatu ketika dahulu. Malah saya mengambil sebaik-baik peluang untuk berbual dengan ayah angkat saya, Mehmet Kayacan yang selama 10 tahun menjadi Datuk Bandar di Majlis Perbandaran Bolvadin.

Intipati utama saya adalah tentang pemisahan yang berlaku di antara AKP pimpinan Erdogan dan Saadet Partisi (SP) yang dipimpin oleh ‘senior’, iaitu Necmettin Erbakan. Pada peringkat awalnya saya menyangkakan bahawa pecahan Fazilet kepada AKP dan SP ini merupakan suatu strategi. Tetapi kedatangan saya ke Turki pada tahun ini menyangkal sangkaan saya ini.

“Jadi, adakah amca (panggilan ‘pakcik’ yang saya gunakan untuk Mehmet Hoca) sekarang ini memilih untuk bersama dengan SP atau AKP?”, saya cuba mencungkil cerita.

“Susah pakcik nak cakap. Ia adalah perpecahan yang hakiki. Pakcik sudah lama bersama dengan Erbakan Hoca dan kami sudah sebati. Tetapi perkembangan semasa di Turki menuntut kita untuk menyemak kembali pendekatan kita selama ini. Erdogan dinamik dalam hal ini dan jika direnung dari sudut kebijaksaan siasah, pakcik harus akur bahawa Erdogan mengambil langkah yang tepat”, kata Pakcik Mehmet Kayacan.

Pakcik Mehmet sudah beberapa kali menyatakan hasratnya untuk mengundurkan diri dari politik tetapi Necmettin Erbakan mahukan beliau terus bertahan. Nampak keletihan di wajah pakcik.

“Jadi, pakcik memilih Saadet?”, saya bertanya.

“Izinkan pakcik untuk meletakkan jawapan dalam kesimpulan yang mudah iaitu, prinsipnya ialah pada Saadet tetapi politiknya ialah pada AKP!”, kata pakcik Mehmet. Kami ketawa.

Fatih, anaknya juga turut sama ketawa. Saya faham mengapa Pakcik Mehmet memberikan jawapan yang agak kabur kerana Bolvadin ketika itu sedang berdepan dengan beberapa konflik dalaman di mana ada usaha di kalangan orang muda untuk mendesak Pakcik Mehmet berundur. Beliau tersepit di antara SP dan AKP. Suatu perpecahan yang saya ratapi ketika itu.
Tetapi hakikatnya AKP sedang berjalan di atas suatu jalan yang berlainan dari jalan yang dipilih oleh Saadet Partisi. Jalan-jalan yang berpisah ini disulitkan lagi oleh hubungan yang kelihatannya semakin renggang di antara Erdogan dengan gurunya Erbakan. Malah Erbakan pula secara terbuka mengkritik Erdogan yang dianggapnya sebagai kurang berpengalaman dan masih berdarah

Kesannya, pilihanraya umum Turki telah memperlihatkan suatu hasil yang ketara. AKP telah mencapai keputusan cemerlang dengan kemenangan keseluruhan 34.28% berbanding dengan Saadet Partisi yang hanya memenangi 2.48%.

SENIORITI NECMETTIN ERBAKAN

Siapa yang boleh menafikan sumbangan Erbakan kepada politik Turki? Sama ada dalam konteks politik Islam, mahu pun kejayaannya membangunkan ekonomi negara pada era pertengahan 90?an ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Tetapi sampai suatu masa, Erbakan tersisih dari arus perdana, dan saya suka mengaitkan ia dengan konsep Challenge and Response yang akan diperkatakan nanti.

Erbakan adalah seorang yang berimejkan ahli politik. Ucapannya sangat unik dan menawan. Kebijaksaannya beretorik dengan maksud mahu menggugat harga diri mereka yang memusuhinya, cukup terserlah. Kerana itu ucapan-ucapan Erbakan sering disambut dengan lonjakan semangat mereka yang mendengarnya. Saya sendiri pernah berdiri di celah puluhan ribu penyokong beliau dan kehangatan yang beliau cetuskan hasil ucapannya… sungguh terasa.

“Wahai Sultan Muhammad al-Fatih. Ini kami, tenteramu datang untuk membersihkan kembali Istanbul yang telah dicemar. Sesungguhnya Ankara adalah ibu kota Republik. Namun Istanbul inilah, ibu kota Ummah!”, ucapannya di tengah-tengah Stadium Inonu di Taksim pada Mei 2005 ketika Ulangtahun Pembukaan Istanbul.

“Mujahid Erbakan, Muhajid Erbakan!”, puluhan ribu penyokongnya bersorak di seluruh stadium. Saya sendiri tegak bulu roma melihatkan kebangkitan suatu gelombang yang amat besar.
Erbakan juga tidak berminat untuk menjalin hubungan dengan negara-negara Barat. Beliau juga tidak selesa dengan keahlian Turki di dalam NATO serta tidak mempunyai sebarang keinginan untuk mengusahakan kemasukan Turki ke European Union (EU). Sebaliknya Erbakan bercita-cita besar mahu membawa Turki lebih ke Timur. Beliau telah melakukan mobilisasi ke Nigeria, Mesir, Pakistan, Bangladesh, Iran, Indonesia dan Malaysia untuk membentuk pakatan ekonomi gergasi Muslim yang dikenali sebagai D8 sebagai tentangannya kepada G8 yang berproksikan kuasa besar Barat.

Pendekatan Erbakan bukan hanya berbekalkan bakatnya dalam membangkitkan semangat rakyat, tetapi juga beliau mempunyai tenaga kerja yang amat berkualiti. Kaji selidik yang dilakukan oleh pelbagai pihak termasuk Newsweek ketika menganalisa kemenangan Parti Refah pada pilihanraya 1995, memperlihatkan bahawa hanya 1/3 sahaja pengundi Parti Refah yang mengundi kerana parti itu merupakan Parti Islam. 2/3 lagi mengundi kerana keyakinan mereka kepada keupayaan calon-calon Parti Refah menawarkan perkhidmatan yang dapat memperbaiki kualiti hidup masyarakat tempatan secara keseluruhannya.

Tegasnya kemenangan Parti Refah pada era 90an itu bukanlah bersandarkan kepada ucapan-ucapan yang sedap didengar oleh rakyat, tetapi disebabkan oleh kecemerlangan prestasi yang ditunjukkan oleh tenaga kerja Parti Refah, termasuk juga kaum wanitanya yang super dinamik.

Namun, retorik Erbakan itu mengundang bencana. Walaupun Erbakan telah berjaya membuktikan keupayaannya mengurangkan inflasi ekonomi Turki pada kadar yang sangat hebat, dan pemulihan sosio ekonomi masyarakat amat dirasakan, namun slogan-slogannya yang anti Imperialisma Barat, dan lenggoknya yang kelihatan amat mengancam status sekularisma kemalisma yang telah bertapak dan berakar umbi di Turki itu, maka akhirnya kecemerlangan Erbakan berakhir dengan tentera mengambil alih kuasa buat kali ketiga dalam sejarah Republik Turki, pada 1997, Tentera telah mengemukakan 18 tuntutan untuk menghapuskan ancaman ideologi Islam terhadap sekularisma di Turki.

KEMUNCAK ‘BERMAIN API’

Kesannya, pemakaian hijab menjadi semakin runcing, sekolah Imam Hatip ditutup, pengajian rasmi sekular diperpanjangkan dari 5 kepada 8 tahun, dan ini telah menyebabkan ribuan sekolah tahfiz di Turki ditutup kerana ketiadaan pelajar, tentera menyepak al-Quran di sesetengah sekolah, NGO yang begitu cemerlang seperti Genclik Vakfi ditutup seiring dengan hukuman ke atas Parti Refah yang membawa kepada pengharamannya pada 28 Februari 1998. Seluruh harta parti dirampas, Erbakan disingkirkan dari parlimen dan diharamkan dari menyertai politik selama 5 tahun dan keseluruhan Turki menjadi porak peranda.

Di sinilah turning point yang amat penting bagi Turki. Ketika saya ke Turki pada tahun 1998 dan 1999, saya berada dalam keadaan yang sangat dukacita. Ekonomi Turki yang merudum telah meletakkan rakyatnya di dalam kehidupan yang amat menekan. Paling menyedihkan, selepas suara sokongan terhadap Parti Refah bergema sejak sekian lama, kini semua pihak menunding jadi ke arah Parti Islam itu dengan mengatakan bahawa Parti Refahlah yang menjadi punca kepada segala kesusahan yang ditanggung oleh sekalian rakyat pada hari itu.

Jika dahulu pemakaian hijab hanya sekadar berdepan dengan cakap-cakap mulut semata, tetapi berubah menjadi suatu jenayah rasmi yang telah menjadi punca penyingkiran pelajar dari universiti dan perkhidmatan awam. Turki tidak pernah menjadi seteruk era pasca pengharaman Parti Refah.

Pada tahun yang sama (1998) bekas anggota Parti Refah telah membentuk sebuah parti baru iaitu Fazilet Partisi. Walaupun Erbakan masih berada dalam sekatan politik, beliau berjaya meletakkan sahabat karibnya Recai Kutan menjadi Presiden Parti. Ini dianggap sebagai suatu langkah untuk menyekat orang muda dan angin perubahan oleh Erdogan menguasai parti.

Fazilet Partisi telah mengubah imejnya kepada identiti yang lebih terbuka. Sebahagian daripada kepimpinannya adalah terdiri daripada wanita yang tidak berhijab, Nazli Ilicak sebagai contoh. Malah Abdullah Gul yang pernah menjadi Menteri di era Refah telah meninggalkan prinsip Refah dengan mengisytiharkan bahawa Fazilet Partisi mengambil pendirian untuk lebih berintegrasi dengan Barat demi demokrasi dan kestabilan awam (John Esposito, 1999: muka surat 206).

Sumber : http://saifulislam.com/?p=754

John L Esposito

MASA depan Islam. Subjek yang sedikitnya dalam tiga dasawarsa menjadi pembicaraan hangat di kalangan kaum Muslim maupun Barat. Tiga puluh dua tahun lalu, ketika abad ke-15 Hijriah bermula, terdapat kalangan Muslim di berbagai wilayah dunia Islam yang sangat optimistis dengan masa depan Islam. Mereka berpendapat abad 15 Hijriah adalah era 'kebangkitan Islam'. Kini, setelah 32 tahun berlalu, optimisme dan harapan itu agaknya perlu dilihat kembali.

Sementara itu, kalangan Barat juga tak luput berbicara tentang masa depan Islam, khususnya sejak dunia memasuki abad ke-21 Masehi. Pembicaraan tentang subjek ini kian menemukan momentum sejak peristiwa 11 September 2001, pengeboman WTC di New York dan Pentagon di Washington DC. Sejak saat itu, Islam dan Muslim yang sering diasosiasikan dengan kekerasan dan terorisme tidak hanya menjadi pusat kecurigaan dan antipati di kalangan masyarakat Barat, tetapi juga dianggap sebagai 'ancaman' bagi masa depan dunia Barat.

John L Esposito adalah salah satu figur terkemuka yang juga mencoba mengkaji masa depan Islam. Esposito, guru besar dan direktur Centre for Muslim-Christian Understanding pada Georgetown University, Washington DC, dikenal sebagai pakar yang melihat Islam dan Muslim secara lebih objektif dan empati. Karena itu, ia sering menjadi sasaran kemarahan kalangan Barat yang fobia terhadap Islam dan Muslim. Padahal, dengan pendekatan seperti itu, Esposito tidak kehilangan kritisisme terhadap Islam dan kaum Muslimin, baik dalam konteks negara Muslim tertentu maupun dalam hubungan antara dunia Muslim dan Barat.

Esposito berkesempatan membicarakan masa depan Islam dalam ceramah di Syahida Inn, Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jumat pekan lalu (7/1). Subjek ini juga merupakan judul buku terbarunya, The Future of Islam (Oxford: OUP, 2010). Berbagai realitas dan kecenderungan pokok, baik intra-Islam dan Muslim maupun dalam hubungan dengan masyarakat Barat, menjadi subjek pembicaraan Esposito terkait masa depan Islam.

Sebagiannya sudah sering mengemuka dalam pembicaraan publik sejak dari hal; Apakah dunia Muslim bakal terkunci dalam perbenturan peradaban; Apakah Islam kompatibel dengan demokrasi dan HAM; Apakah 'fundamentalisme' menghambat pembangunan masyarakat modern di dunia Islam; Apakah Islam 'menenggelamkan' masyarakat Barat karena kian meningkatnya jumlah kaum Muslim di Barat; Atau apakah Eropa bakal menjadi 'Eurabia' atau sebaliknya terasimilasi ke dalam masyarakat Eropa.

Dalam pandangan Esposito, Islam dan Muslim memiliki banyak wajah, yang tidak selalu menggembirakan. Terjadi gejala peningkatan kekerasan di banyak wilayah dunia Muslim. Hubungan intra-Muslim sering ditandai pelarangan aliran dan kelompok Muslim tertentu karena dipandang mayoritas Muslim sebagai sesat dan menyimpang. Esposito mengambil contoh Malaysia yang melarang aliran Islam seperti Syiah; dan juga Indonesia yang menghadapi persoalan Ahmadiyah.

Esposito juga melihat Islam dan dunia Muslim menghadapi berbagai kecenderungan yang tidak menjanjikan untuk masa depan. Pertama, meningkatnya ultrakonservatisme Islam, yang terutama diwakili Wahabisme. Meski gerakan Wahabiyah sekarang tidak selalu menampilkan kekerasan, ia membuat Islam hadir sebagai agama yang segala tidak boleh: 'ini tidak boleh, itu tidak boleh'. Kedua, meningkatnya berbagai kesulitan yang dihadapi para penganjur pembaruan dan reformasi di dalam Islam juga masyarakat Muslim.

Menurut Esposito, pembaruan dalam Islam kini bahkan menjadi medan pertarungan yang kian sulit terselesaikan. Ketika pemikiran dan gerakan pembaruan mulai dilancarkan, pada saat yang sama perdebatannya juga meningkat tentang 'Islam siapa' atau 'Islam yang mana'. Hal ini mencerminkan kenyataan kian meningkatnya perbedaan-perbedaan tajam di kalangan kaum Muslimin menyangkut pemahaman dan penafsiran Islam yang mapan dalam bentuk berbagai aliran pemikiran dan mazhab.

Gambaran yang diberikan Esposito tentang Islam dan dunia Muslim terlihat pesimistis. Dalam tanggapan saya kepada Esposito, gambaran demikian muncul tidak lain karena penekanan pengamatan yang terpusat pada politik domestik dunia Islam dan khilafiyah di kalangan umat yang sejak awal masa pasca-Nabi Muhammad tidak pernah terselesaikan. Saya menganjurkan agar juga melihat dinamika Islam kultural, khususnya di Indonesia, yang lebih menjanjikan. Ini terlihat dalam pertumbuhan kaum terdidik dan kelas menengah Muslim; ormas dan civil society yang dinamis, dan seterusnya.

Meski demikian, Esposito membukakan berbagai 'PR' yang mesti dilakukan kaum Muslim jika Islam dapat memiliki masa depan lebih menjanjikan. Kaum Muslim mesti segera membereskan rumahnya sehingga dapat berperan lebih kontributif pada hari ini dan ke depan.

Tulisan ini pernah dimuat di Republika, 13 Januari 2011
Oleh : Azyumardi Azra, Penulis adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Apa beza sosialis dan komunis?

Oleh S Arutchelvam


PKM adalah Parti Komunis Malaya yang telah ditubuhkan pada tahun 1930 sebagai sebahagian daripada Comintern (Komunis Antarabangsa).PKM telah berjuang menentang penjajahan Jepun sebagai MPAJA dan kemudian menentang penjajahan British dan menuntut kemerdekaan. PKM adalah parti pertama dalam negara yang menuntut kemerdekaan dari British.

Mereka akhirnya meletakkan senjata dan membuat perjanjian damai dengan kerajaan Malaysia pada tahun 1989 dan hari ini tidak lagi wujud sebagai sebuah parti yang aktif.

PSM pula memohon untuk pendaftaran pada tahun 1998 dan berideologi sosialis. Setelah sebelas tahun berjuang, akhirnya PSM mendapat kelulusan pendaftaran parti pada tahun 2008. PSM pula mendaftar untuk melibatkan diri dalam proses pilihan raya dan telah bertanding dalam tiga pilihan raya setakat ini.

Benarkah PSM hidupkan fahaman komunis?

Perjuangan PSM berlandaskan ideologi sosialisme dan bukannya komunisme.

Sosialisme adalah sistem ideologi yang mengatakan sumber kekayaan negara mesti dimiliki oleh awam daripada sektor swasta. Program PSM mengutamakan rakyat, memastikan pengagihan kekayaan dan sumber negara secara adil dan saksama.

Antara perjuangan PSM ialah pendidikan untuk semua, kesihatan untuk semua dan segala kemudahan asas seperti air, letrik dan perumahan selesa untuk semua.

Maka, kempen-kempen yang sedang dijalankan oleh PSM ialah tuntutan Akta Gaji Minima untuk pekerja-pekerja bergaji rendah, pemansuhan GST agar tidak memiskinkan lagi rakyat, hak perumahan selesa untuk rakyat berpendapatan rendah dan peneroka bandar, hak pendidikan percuma dan kempen membantah penswastaan hospital.

PSM juga bersama kumpulan-kumpulan masyarakat madani yang berjuang untuk hak demokrasi seperti pilihanraya kerajaan tempatan, dan pilihanraya yang bersih dan adil.

Fahaman Komunis secara idealnya adalah satu tahap dimana kaum pekerja memiliki segala harta dan tidak ada sektor swasta.

Kenapa PSM mengagung-agungkan pemimpin-pemimpin komunis?

Apa salahnya PSM mengiktiraf pejuang-pejuang kemerdekaan yang telah menentang penjajahan British dan Jepun sehingga negara mendapat kemerdekaan.

Antara pejuang-pejuang ini Abdullah CD, Ibrahim Yaakob, Ahmad Boestamam, Suriani, Rashid Maidin, Shamsiah Fakeh dan Chin Peng yang mewakili organisasi-organisasi seperti PKMM, API, AWAS dan PKM.

Malah sejarah juga membuktikan bahawa selepas perjanjian perdamaian ditandatangani antara kerajaan Malaysia (IGP Hanif Omar) dan Parti Komunis Malaya (Chin Peng & Rashid Maidin) pada tahun 1989, peranan yang dimainkan oleh PKM dalam perjuangan kemerdekaan negara telah diiktiraf. Suriani dan Abdulah CD juga telah diperkenan oleh DYMM Sultan Azlan Shah pada tahun 1998.

Mereka bercakap lebih dua jam, malah Permaisuri sendiri tertarik dengan cerita perjuangan pejuang-pejuang ini!

Sepatutnya kerajaan Umno-BN (dulu Perikatan) patut dipersoalkan kenapa mereka mengenepikan sumbangan pejuang-pejuang kiri kemerdekaan tanah air dalam Buku-Buku sejarah kurikulum akademik masa kini.

Kenapa Umno-BN menyeleweng dari sejarah sebenar? Adakah disebabkan UMNO mendapat
kemerdekaan kerana bersekongkol dengan British?

Pakar-pakar sejarah juga telah mengakui bahawa sejarah Malaysia harus ditulis semula.

Sejak bila T'shirt Chin Peng dan Rashid Maidin menjadi senjata untuk melancarkan perang ke atas Yang di Pertuan Agung?

Kenapa perlu PSM berjuang selama 10 tahun untuk pendaftaran selepas lebih 20 tahun bekerja di bawah NGO? Kerana Perdana Menteri ketika itu, Tun Mahathir Mohammad mencabar rakyat Malaysia untuk bertanding dalam pilihan raya jika tak puas hati.

PSM membuat permohonan pendaftaran pada 30 April 1998. Sejak itu hingga PSM didaftarkan pada August 2008 dan sehingga hari ini, segala aktiviti-aktiviti PSM adalah secara terbuka dan diketahui oleh semua pihak

Sejak tahun 1999, PSM telah ambil bahagian dalam sistem pilihanraya di mana calon PSM telah bertanding dalam pilihanraya di bawah tiket DAP dan PKR oleh kerana PSM masih belum di daftar.

Semua aktivis-aktivis PSM dan pemimpin-pemimpinnya memang diketahui umum termasuk pihak polis. Pemimpin-pemimpin PSM selalu di 'front line' dalam semua isu rakyat seperti isu kenaikan harga barang, masalah pengusiran paksa, isu akta gaji minima, protes GST dan penswastaan hospital.

Jangan memperkudakan PSM. Terbukti sudah paranoia BN apabila Buku Kartun Zunar, T'shirt Rashid Maidin dan kini sajak sasterawan negara dikatakan anti-kerajaan dan hasutan !

Kalau T-shirt pemimpin komunis antarabangsa seperti Che Guevara, Mao Tse Tung, Ho Chi Ming dan lain-lain dapat dipakai secara bebas, mengapa pula T-shirt komunis tanahair tidak boleh dipakai ?

PSM menggunakan BERSIH untuk menjatuhkan kerajaan dan mempropagandakan ideologi komunis?

BERSIH adalah usaha bersama masyarakat madani (NGO-NGO) di negara ini dan Perhimpunan BERSIH adalah untuk mendesak kerajaan untuk reform proses pilihanraya dan bukannya untuk menjatuhkan kerajaan BN.

Tuntutan-tuntutan ini adalah bertujuan untuk pilihanraya bersih dan adil. Jika berlaku pertukaran kerajaan, ia adalah melalui pilihanraya bersih dan adil. PSM menyokong tuntutan-tuntutan BERSIH seperti mana parti-parti PAS, DAP dan PKR kecuali parti-parti di bawah BN, PERKASA dan 'katak-katak' lain.

Usaha NGO-NGO ini turut menerima sokongan majoriti rakyat. Kita semua tahu itulah punca kenapa kerajaan BN-Umno sekarang bertindak tidak tentu arah dan mahu menangkap semua yang memakai baju kuning dan mengedarkan risalah kuning. Warna Diraja juga kuning, apakah ini bermaksud kita boleh menuduh kerajaan Umno-BN anti-monarki?

Bukankah propaganda anti-kerajaan PSM boleh mengancam keselamatan negara?

PSM adalah satu badan politik yang berideologikan sosialisme dan perjuangan PSM adalah seperti mana yang di katakan di atas (1) iaitu berjuang untuk memastikan rakyat tidak ditindas dan dieksploit oleh segelintir yang kaya dan berkuasa.

Sebagai parti politik, PSM berhak membuat kempen pilihanraya seperti mana yang dilakukan oleh kerajaan BN sendiri yang membuat kerja-kerja kempen dan propagandanya sepanjang tahun dan selama-lamanya.

Seperti mana juga PKR, PAS, DAP dan parti-parti lain, PSM juga membuat kempen

BN kata 'Rakyat di dahulukan dan pencapaian diutamakan' tapi polisi-polisi dan undang-undang yang dibuat membuktikan sebaliknya dan PSM menentang dan mendedahkan segala polisi-polisi kerajaan yang anti-rakyat, menindas dan mengeksploitasi rakyat – apa salahnya?

Maka PSM membuat kempen “udahlah itu...bersaralah ”. Tapi Umno-BN yang paronoid menuduh ini adalah sebahagian kempen BERSIH

PSM memiliki bahan-bahan berunsur komunis spt T shirt.

Era perang dingin telah berlalu dan semua bahan-bahan zaman itu seperti memoir sedia didapati dipasaran dan boleh dibeli mana-mana sahaja. Ia sudah menjadi bahan 'fashionable'.

Di seluruh dunia kita boleh dapat T shirt, selipar, key chain dan bermacam-macam lagi dengan gambar-gambar pemimpin-pemimpin dunia Lenin, Chandra Bose, Martin Lurther King, Ho Chin
Minh, Che Guevara, simbol tukul dan sabit komunis serta simbol bintang .

Adakah ini bermaksud mereka yang memakai semua ini juga berfahaman komunis?

T-shirt ini dan juga T-shirt Chin Peng, Suriani memang boleh dibeli dari pelbagai tempat seperti Chow Kit, Petaling Street dan sebagainya. Kerajaan Umno-BN sudah paranoia sehingga citarasa rakyat pun mahu di kongkong!

Kalau kerajaan Umno-BN begitu anti-komunis, kenapa mahu ada hubungan dengan kerajaan-kerajaan komunis?

Bekas Perdana Menteri Tun Abdul Razak telah melawat Pemimpim Parti Komunis China Mao Tse Tung pada tahun 1974 dan tahukah anda gambar (foto) perjumpaan ini pula telah digunakan semasa pelancaran Barisan Nasional!

Lawatan ke negara komunis Cuba oleh Mahathir dan lawatan Fidel Castro ke Malaysia. Kenapa Petronas dan lain-lain kumpulan kapitalis membuka pernigaan di negara-negara komunis seperti Vietnam?

Akhir kata PSM ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada PDRM dan KDN kerana telah mempopularkan PSM di kalangan rakyat Malaysia dan sekali gus memberikan peluang kepada kita mendidik rakyat tentang apakah berbezaan antara PSM dan PKM dan sosialis dan komunis.

Penulis adalah setiausaha agung PSM

sumber : http://warta-utara.blogspot.com/2011/07/apa-beza-sosialis-dan-komunis.html