POLITIK RI 5 PENDEKATAN

Di Indonesia, dalam hubungan Islam politik dengan negara sudah lama terjadi sampai kepada titik kebuntuan. Baik masa pemerintahan Soekarno maupun Soeharto yang memandang partai-partai politik yang berlandaskan Islam sebagai pesaing kekuasaan yang potensial yang dapat merobohkan landasan negara yang nasionalis. Dalam buku ini, Bahtiar Effendy mencoba mengali faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perdebatan yang akut dalam proses berdirinya bangsa Kesatuan Indonesia, sampai menemukan titik kebuntuan, bahkan permusuhan. Bahtiar Effendy juga melihat dari berbagai unsur Islam politik secara holistik (simbiosis mutualis) tidak monolitik (Syariah), interior dan eksterior Islam dalam perspektif sejarah Islam politik versus negara, maupun Islam politik dalam delektika praktis kekinian. Pendekatan yang di gunakan oleh Bahtiar Effendy di dalam bukunya, Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia, Ia menggunakan beberapa pendekatan, iaiatu :

Pertama, dekonfessionalisasi. Pendekatan ini lebih dahulu dikembangkan oleh C.A.O. Van Nieuwenhuijize. Dalam dua artikelnya yang ditulis pada akhir 1950-an dan pertengahan 1960-an. Nieuwenhuijize mencoba mengjelasakan hubungan politik antara Islam dan negara nasionalis modern terutama peran Islam dalam revolusi nasional dan proses pembangunan bangsa dalam kerangka dekonfessionalisasi. Paling menarik dalam pendekatan ini adalah, Nieuwenhuijize memandang peran Islam dalam pandangan pribumi adalah sebagai instrumen dalam perlawanan melawan kolonial Belanda.

Kedua, pendekatan domestikasi Islam, Bahtiar Effendy mengunakan teori Harry J. Benda mengenai Islam Indonesia. Dalam teori ini, Harry J. Benda menganalisa historis mengenai Islam di Jawa pada abad 16 hingan abad ke 18, terutama perebutan kekuasaan antara kerajaan-kerajaan Islam yang taat di pesisir Jawa, yang diwakili kerajaan Demak terkenal ortodok, yang melawan kerajaan mataram yang terkenal sinkretis diwilayah pedalaman.

Ketiga, Pendekatan Skismatik dan Aliran. Dalam Pendekatan ini, Bahtiar Effendy ingin mencoba mengelompokan pemeluk Islam Indonesia yang bercorak skismatik dalam hubungan Islam Jawa-isme dengan Islamis, yang kemudian memasuki dibidang politik, kebudayaan dan sosial. Bahtiar Effendy mengidentifikasi seperti yang dilakukan oleh Clifford Geertz (religion of java) mengembangkan skisme sosial keagamaan kedalam pengelompokan aliran sosio-kultural dan politik.

Keempat, Pendekatan Trikotomi. Dalam pendekatan ini Bahtiar Effendy mengelompokan antara beberapa persoalan, yaitu Islam ortodok (santri), Islam singkretis (abang), dan negara Islam (power political). Tiga persoalan ini yang kemudian menglahirkan pendekatan trikotomi dalam politik Islam Indonesia yaitu fundamentalis, reformis, dan akomodasionis. Kelompok fundamentalis mendukung jenis penafsiran Islam yang kaku dan murni (tidak fleksibelity), menentang pemikiran sekuler dan pengaruh Barat, dan singkretisme kepercayaan tradisonal, menekankan keutamaan agama atas politik. Sedangkan akomodasionis memberikan penghargaan yang tinggi kepada kerangka persatuan yang diberikan Islam, tetapi mereka berpegang kepada kepentingan-kepentingan sosial dan ekonomi harus mendapat prioritas utama oleh organisasi-organisasi Islam.

kelima, Pendekatan Islam kultural. Teori ini dikembangkan oleh Donald K. Emmerson. teori ini mencoba mengkaitkan kembali doktrinal yang formal antara Islam dan politik atau Islam dan Negara. Emmerson melihat sepanjang 1980-an, diskursus Islam di Indonesia yang tegah menegaskan dimensi Islam kultural, menurtut Emmerson demensinya sama sekali non politis, akibatnya penegasan kemabali dimensi kultural di Indonesia benar-benar hidup dan berkembang dengan baik. Sebagai contoh Islam masa Orde Baru cenderung kesolehan religius dipandang kokoh untuk dalam mempertahankan eksistensi Orba yang anti komunis. Dalam hal ini bobot Islam kultural lebih besar dan juga dapat mempengaruhi pemerintahan untuk meneawarkan sejumlah konsesi kepada umat Islam.[1]

---

[1] http://dedisyaputra.wordpress.com/2010/07/03/buah-pikiran-bahtiar-effendy-%E2%80%9Cislam-dan-negara-transformasi-pemikiran-dan-praktek-politik-islam-di-indonesia/

HAM: Kitab Suci Muslim Moderat?

Oleh: Amin Hasan

SALAH satu konsep dalam Islam yang begitu penting dan mulia adalah konsep wasathiyyah, yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Moderat. Konsep wasathiyyah ini mencerminkan karakter dan jatidiri yang khusus dimiliki oleh manhaj Islam yang di dalamnya mengandung nilai, ideologi, kriteria, dasar-dasar, serta simbol-simbol dalam pemikiran, pandangan hidup Islam (Islamic worldview), pelaksanaan dan penerapan dalam kehidupan seorang Muslim. (baca Ma’rakatul Mushthalahat baina al-Gharbi wal Islami).

Masih dalam kitab Ma’rakatul Mushthalahat baina al-Gharbi wal Islami, Dr. Muhammad Imarah menjelaskan bahwa wasathiyyah (moderat) dalam konsep Islam adalah kebenaran di tengah dua kebatilan, keadilan di tengah dua kezaliman, tengah-tengah di antara dua ekstrimitas. Tegasnya, wasathiyyah tidak mengenal keberpihakan pada salah satu dari dua kutub, tidak berdiri pada salah satu di antara dua anak timbangan. Oleh sebab itu, saat kondisi tidak seimbang, maka wasathiyyah menjadi jalan tengah Islam yang komprehensif, seimbang, adil dan moderat.

Namun, konsep wasathiyyah ini mengalami distorsi dan disalahpahami oleh Muslim yang berpikiran liberal, atau yang lebih masyhur disebut Muslim Moderat. Mereka menganggap bahwa wasathiyyah (moderat) yang ada tidak mempunyai sikap yang jelas dan definitif dalam menyelesaikan problema yang begitu kompleks saat ini. Mereka pun tampil sebagai “Neo-Moderat” yang oleh Cheryl Bernard dikatakan sebagai kelompok yang paling bersahabat terhadap nilai-nilai dan jiwa masyarakat Barat. Bahkan, kelompok ini dianggap sebagai kelompok Muslim yang membantu Barat dalam memperjuangkan prinsip dan nilai-nilai HAM, demokrasi, kebebasan, anti kekerasan dan Pluralisme Agama.

Bagaimana Muslim yang berpikiran liberal ini menjadikan Barat sebagai standar “kemajuan” yaitu dengan menjadikan HAM sebagai kitab sucinya akan dijelaskan dalam tulisan singkat di bawah ini. Ini menjadi sangat penting untuk dibahas sebab bagi Muslim Moderat apapun yang datang dari Barat harus diterima oleh semua orang, kelompok, agama, negara, bahkan dunia sekalipun.

HAM dan Barat

Sejak setan mendeklarasikan dirinya sebagai musuh manusia, sejak saat itu pula perang antara yang hak dan yang batil dimulai. Perjuangan kebatilan sering mengatasnamakan agama, persamaan hak, keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan (HAM). Bahkan, Hak Asasi Manusia yang diakui secara internasional oleh aktivis Islam Liberal dijadikan tolak ukur dalam melihat syariah Islam. Sehingga, bagi orang-orang Liberal, dalam banyak hal, Syariah Islam tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai dan budaya hari ini, terutama prinsip hak-hak asasi manusia (HAM) yang diusung Barat. Dengan demikian, lanjut mereka, saat ini sudah waktunya untuk menyesuaikan Syariah Islam dengan tuntutan Hak Asasi Manusia (HAM) dan bentuk-bentuk ketentuan publik lainnya.

Dari sinilah, Islam Liberal yang berkedok Muslim Moderat berubah profesi menjadi “tukang agama” yang kerap kali menukangi, bongkar-pasang, bermain dan bersilat dengan agama, dan bahkan merekayasa agama hatta pada wilayah yang qath’i dan ushul. Jadi, bagi mereka telah sampai pada Zaman Modif dan Periode Amandemen, karena yang dimodifikasi bukan hanya mobil dan motor, dan yang diamandemen bukan hanya UUD 45, tetapi juga Agama dan al-Qur’an.

Tanpa melakukan kajian yang mendalam terlebih dahulu, HAM diapresiasi begitu saja. Sebenarnya secara sederhana bisa dilihat bahwa deklarasi internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 tersebut hanya memperjuangkan hak-hak manusia. Tegasnya, bisa dipastikan bahwa yang diperjuangkan hanyalah hak, tidak ada tuntutan kewajiban. Padahal sangat jelas dalam Islam bahwa dalam diri seorang Muslim tidak hanya terdapat hak, tetapi juga terdapat kewajiban. Antara kewajiban dan hak ini berjalan secara seimbang dan berkesinambungan. Sehingga, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menjalankan kewajiban, baru kemudian menuntut haknya.

Ironisnya, walaupun sangat jelas kerancuan HAM, yaitu hanya menuntut hak, tanpa ada tuntutan menjalankan kewajibannya, namun, orang-orang Liberal mengkultuskan HAM, bahkan dijadikan pisau bedah dalam mendekonstruksi Syariah Islam.

Apa yang dilakukan oleh orang-orang Liberal tersebut sangatlah tidak terpuji. Sebab, demi HAM, orang-orang Liberal rela menukangi agama mereka sendiri, yaitu agama Islam. Inilah akibat dari sikap yang terlalu kagum dan terpesona secara berlebih-lebihan pada pencapaian Barat. Sehingga, dengan penuh ta’dzim menganggap bahwa Barat adalah sumber kemajuan disegala bidang, baik itu teknologi, sains, pendidikan, ekonomi, tatanan sosial dan politik, disiplin, keamanan/militer, industri hiburan dan simbol-simbol kebudayaan lainnya. Karena itu segala sesuatu yang berasal dari Barat harus diterima sebagai standar untuk menentukan kemajuan.

Oleh karena itu, Memahami Barat menurut Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, dapat dilakukan dengan melihat Barat secara kritis dan obyektif, yaitu Barat adalah peradaban asing yang berbeda dari Islam dalam banyak hal. Tidak semua yang dari Barat itu baik, dan tidak pula semuanya buruk. Barat perlu dilihat secara cermat berdasarkan kajian yang serius dan dimulai dari akar-akarnya. Sehingga tidak melihat Barat secara berlebihan, tidak apresiatif secara gelap mata, dan tidak juga membenci secara membabi buta. (baca ISLAMI; Memahami Barat)

Mendekonstruksi Syariah

Perlu disadari bahwa syariah datang untuk membawa ketenangan. Syariah juga bersifat final serta tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, syariah bersifat universal. Oleh karena sifatnya yang universal, maka syariah bersifat abadi dan tidak mengalami perubahan, karena yang menghapus harus sama kuat dengan yang dihapus, atau lebih kuat darinya. Syariah yang merupakan ketentuan dari Allah tidak dapat dihapus kecuali dengan ketentuan syariah lain yang datang dari Allah.

Akan tetapi, berbeda halnya dengan pemahaman orang-orang Liberal terhadap syariah. Bagi mereka syariah itu tidak berifat final. Syariah selalu mengikuti dan disesuaikan dengan zamannya. Sehingga, orang-orang Liberal melihat bahwa syariah pada masa lalu tidak sesuai lagi apabila diterapkan pada hari ini. Sebab, dalam banyak hal, syariah bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan (HAM) yang diakui secara internasional.

Untuk itu, Syariah pun harus disesuaikan dengan hak-hak kemanusiaan (HAM) yang telah diakui secara universal. Ini tidak lain agar Islam dapat difahami sesuai dengan pemikiran Barat, khususnya doktrin humanisme. Caranya yaitu dengan mendekonstruksi syariah. (baca Liberalisasi Pemikiran Islam; Gerakan bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis)

Artinya, secara sadar mereka mengkhianati bahwa agama Islam adalah agama wahyu, yang sejak awalnya telah lengkap dan sempurna untuk memenuhi keperluan umat manusia tanpa batas ruang dan waktu.

Yang sangat disayangkan lagi adalah bahwa pengkhianatan itu dilakukan oleh orang Islam itu sendiri. Sebagai contoh, Fazlur Rahman, salah satu pemikir Muslim Modernis asal Pakistan, secara tegas menentang hukum syari’ah yang tegas seperti qisos dan jihad. Ketika Rahman berkunjung ke Indonesia dan diwawancarai Majalah Tempo, ia mengatakan, “Sangat mengerikan (potong tangan), ia merupakan tradisi yang lahir di Arab Saudi sebelum adanya Islam, jadi bukan hukum Islam.”

Hal serupa juga dilakukan oleh Abdullahi Ahmed An-Naim, seorang tokoh liberal asal Sudan. An-Naim tidak hanya menentang syariah diterapkan dalam sebuah negara, tetapi juga dia benar-benar menjajakan gaya hidup dan ideologi Barat-sekular ketika datang ke Indonesia pada 2007 lalu.

An-Naim, bahkan secara khusus didatangkan oleh penerbit Mizan dalam rangka bedah buku terjemahannya “Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariat Islam.” Ketika jamuan makan malam, An-Naim malah mengenakan celana pendek. Bahkan ujar Prof. Dr. Amany Burhanuddin Lubis: “Teman saya, panitia acara itu, kecewa dengan sikap An-Na’im. Ketika jamuan makan malam di hotel tempat dia menginap, rupanya dia biasa minum bir. Teman saya itu betul-betul kaget dan kecewa”.

Jika dicermati, yang dipersoalkan oleh orang-orang Liberal seperti contoh kasus di atas adalah maslahah. Ketika yang dibidik hanya maslahah ala Barat-sekular, maka, syariah pun diabaikan. Karena syariah bagi mereka tidak sejalan dan bertentangan dengan doktrin dan prinsip-prinsip nilai Barat. Sehingga, yang ada hanya maqasid syariah, yaitu tujuan dari syariah itu sendiri. Karena bagi mereka tujuan ditetapkannya hukum Islam (syariah) adalah untuk menciptakan maslahah kepada umat manusia. Jadi, jika tanpa syariah sudah bisa mencapai maslahah (maqasid syariah), untuk apa menerapkan syariah. Dengan argumentasi ini, kaidah bahwa “dimana ada syariah, maka disitu ada maslahah”, kemudian dibalik menjadi “dimana ada maslahah, maka disitu ada syariah”.

Pemahaman seperti ini adalah tidak benar bahkan sangat keliru adanya. Karena tujuan ditetapkannya syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, mendatangkan manfaat, serta menghindarkan kerusakan dari mereka.

Seperti, mashahah melindungi jiwa yang karenanya disyariatkan hukum qishash, maslahah menjaga harta yang karenanya disyariatkan sanksi potong tangan atas pencuri, dan maslahah melindungi akal yang karenanya disyariatkan sanksi meminum khamer. (baca al-Madkhal li Dirasatisy-Syari’atil-Islamiyyati)
Tegasnya, diberlakukannya hukum syariah kesemuanya adalah untuk maslahah umat manusia. Buktinya, syariah tegak di atas prinsip “Jalbul Mashalih wa Dar’ul Mafasid” (Mendatangkan Maslahat dan Menolak Kerusakan). Sedangkan pencapaian maslahah yang diusung Barat-sekular yang kemudian dikampanyekan oleh orang-orang Liberal adalah semu. Karena, cocok bagi Barat, belum tentu cocok bagi Islam. Baik menurut Barat, belum tentu baik menurut konsep Islam.

Contoh lain tentang pengkhianatan syariah yang dilakukan oleh orang Muslim itu sendiri adalah penghalalan pernikahan sesama jenis. Seruan yang sangat mengejutkan ini dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo-Semarang. Hal ini bisa dicek langsung dalam Jurnal Justisia, edisi 25, th. XI 2004, terbitan Fakultas Syariah IAIN Walisongo-Semarang. Di situ dikatakan bahwa: “Hanya orang primitif saja yang melihat perkawinan sesama jenis sebagai sesuatu yang abnormal dan berbahaya. Bagi kami, tiada alasan kuat bagi siapapun dengan dalih apapun, untuk melarang perkawinan sejenis. Sebab, Tuhan pun sudah maklum, bahwa proyeknya menciptakan manusia sudah berhasil bahkan kebablasan”.

Bisa dilihat betapa menyimpangnya pemikiran Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang di atas. Apalagi tragedi ini berlangsung di perguruan tinggi Islam dan dilakukan oleh mahasiswa Syariah. Mahasiswa yang diharapkan mampu menegakkan Syariah Islam, malah sebaliknya, justru merekalah yang menghancurkan Syariah Islam. Sungguh perbuatan dan sangat tidak terpuji dan sangat menghina Islam.

Penghalalan pernikahan sesama jenis sangatlah dilarang dalam Islam. Secara tegas syariah Islam mengharamkan pernikahan sesama jenis. (baca Tafsir Kisah Luth dan Konsep Pernikahan) Ironisnya, walaupun telah jelas dan qath’i Syariah Islam atas pengharaman pernikahan sesama jenis, namun orang-orang liberal tetap mengkhianatinya. Ini mereka lakukan tidak lain karena targetnya adalah membawa hukum Islam agar sejalan dengan doktrin, prinsip, dan nilai-nilai HAM Barat yang melulu berdasarkan prinsip Humanisme.

Demikianlah, bahwa tantangan yang berat di sini sebenarnya bukanlah datang dari luar Islam, tetapi justru datang dari dalam tubuh Islam itu sendiri. Banyak di antara umat Muslim yang menuntut ilmu ke-Islaman ke Barat, atau mengaji al-Qur’an kepada orang-orang junub. Hasilnya saat ini telah nampak, kita semua menuai buahnya. Ini merupakan bahaya laten bagi Islam, karena mungkin mereka yang tidak senang dengan kemajuan Islam “berkedok” mereka juga sedang memajukan Islam dengan dalih pembaharuan Islam. Tetapi karena sudah sedari awal salah dalam memahami Islam, maka maksud hati ingin ikut mengembangkan Islam, malah sebaliknya. Mereka menyeret ajaran-ajaran Islam melenceng dari khittah yang dipancarkan oleh al-Qur’an yang kemudian disempurnakan pada masa kehidupan Nabi Muhammad saw yang Baginda tafsirkan dalam kehidupannya, dan hukum sakral yang Beliau bentuk dalam ajaran, pemikiran, perkataan, dan contoh perbuatan (sunah).

Penutup

Mungkin, apa yang dilakukan oleh orang-orang Leberal atau “Muslim Moderat” niat awalnya baik, yaitu ingin memajukan Islam. Namun karena kegagalan dan kelemahan dalam kefahaman dan ilmu yang mendalam, baik mengenai kebudayaan dan peradaban Islam maupun Barat, sehingga mereka kebablasan dalam usaha untuk meningkatkan pemikiran umat Islam ke taraf pencapaian-pencapaian modern dalam bidang ilmu dan ternologi serta ilmu kemanusiaan dan realitas. Karena, apabila tidak hilang identitasnya sebagai seorang Muslim, maka KONFLIK YANG TIDAK PENTING dikalangan umat Islam seharusnya tidak perlu terjadi.

Memang terlihat aneh, Muslim di negeri ini tampak begitu kompak-toleran pada kemaksiatan. Ketika yang liberal menegaskan “tidak ada hukum Tuhan”, yang sekuler akur “tidak ada yang haram di negeri ini”. Para artis pun tambah yakin “buka-bukaan boleh asal profesional”. Malam hari menghadiri pengajian lengkap dengan pakaian yang benar-benar Islami, namun, di pagi harinya, tampil di depan publik dengan pakaian yang semua orang bisa melihat keindahan lekuk tubuhnya, “You Can See.” Artinya anda boleh berbuat dosa asal professional dan dibayar tinggi. Anda boleh selingkuh bahkan berzina asal tidak menyakiti orang lain. Apa yang terjadi benar-benar telah mem-Barat. Wallahu’alam bi Shawab.

Penulis adalah Mahasiswa pada Program Pasca Sarjana di Universitas Darussalam Gontor Ponorogo Fakultas Ushuluddin, Jurusan Ilmu Akidah

http://hidayatullah.com/read/17716/27/06/2011/ham:-kitab-suci-muslim-moderat?.html

Ikhwan Muslimin Pimpin Pakatan Rakyat Mesir Terajui Negara

Mohd Rashidi Hassan rashidi@harakah.net.my

(Yang berada di Kaherah, Mesir) MURSYIDUL AM Ikhwan Muslimin Mesir, Ustaz Dr Mohamad Badi’e Abdul Majid menyambut rombongan kami dengan penuh kemesraan. Wajahnya penuh ceria, sambil bersalam dan memeluk kami semua, beliau mendoakan kesejahteraan kami serta kesejahteraan perjuangan Islam di Malaysia. "Sampaikan salam hormat saya kepada pemimpin anda yang saya kasihi, Ustaz Abdul Hadi (Presiden PAS, Tuan Guru Abdul Hadi Awang)," kata beliau kepada saya. Pertemuan kami dengan beliau tidak lama, hanya sekitar 10 minit sahaja. Ianya pertemuan yang tidak dirancang, tiada temujanji dibuat dengan beliau. Dr Mohamad Badi'e adalah Mursyidul Am ke sembilan Ikhwan Muslimin atau dikenali dengan nama Muslim Brotherhood. Ia diasaskan oleh al-Imam as-Syahid Hassan al-Banna pada tahun 1949. Imam Hassan al-Banna dibunuh tentera Mesir di bawah pemerintahan Raja Farouk pada tahun 1949. Dalam kunjungan kami, rombongan saya bersama Yayasan Amal hanyalah untuk courtesy visit, sekadar membuat temujanji dengan Setiausaha Agung Ikhwan Muslimin Mesir, Profesor Dr Mahmoud Hussein setelah mendapat amanah daripada Penolong Setiausaha Agung PAS, Dr Syed Azman Syed Ahmad yang berkesempatan menemui Dr Mohamad Badi'e dan Dr Mahmoud sebelum ini. Tetapi pertemuan dengan Mursyidul Am Ikhwan Muslimin begitu menyentuh perasaan dan terlalu amat bermakna. Di sebalik ketenangan wajahnya, tidak ramai yang mengetahui beliau adalah antara tahanan politik yang bertahun-tahun terpaksa merengkok di sebalik tirai besi semata-mata kerana mahu menegakkan Islam. Di sebalik kesibukan beliau menerima kunjungan ramai tetamu dalam dan luar negara, Dr Mohamad Badi'e sudi menerima kami selepas dimaklumkan kepada beliau, ada wakil dari Malaysia yang berkunjung ke Mesir, selain menghulurkan bantuan ke Libya dan Palestin. Dalam pertemuan ringkas tersebut, Dr Mohamad Badi'e menyatakan cukup berbangga dengan PAS yang begitu istiqamah dalam menegakkan keadilan Islam di Malaysia. "Insya Allah kami akan memacu negara(Mesir) bersama-sama dengan kamu (menawan Putrajaya)," kata beliau, menunjukkan beliau turut mengikuti perkembangan politik Malaysia, sebelum kami bersalaman untuk menemui Setiausaha Agung Ikhwan Muslimin di bilik bersebelahan. Pertemuan dengan Dr Mohamad Badi'e begitu bermakna kerana Ikhwan Muslimin baru sahaja membuka Ibu Pejabat baru mereka di Jabal Muqattam. Pejabat lama Ikhwan di Manyal, Kaherah dijadikan Ibu Pejabat Parti Al-Hurriyah wal-'Adalah (Kebebasan dan Keadilan) yang akan bertanding pada Pilihan Raya Umum Mesir, September ini. Bangunan Ibu Pejabat Ikhwan Muslimin yang menelan belanja puluhan juta ringgit dibina di kawasan yang paling strategik di Kaherah, iaitu di atas bukit yang menghadap seluruh bandar Kaherah. Jabal Muqattam terletak bersebelahan dengan Kota Kubu Salahuddin al-Ayubi yang dibina pada kurun kesebelas masehi semasa beliau memerintah Mesir. Mengapa bangunan tersebut dibina di lokasi yang strategik? Ia adalah suatu simbolik yang cukup bermakna, menunjukkan kesediaan Ikhwan Muslimin untuk menerajui negara, kerana dari segi sejarahnya mana-mana pemerintah yang hendak menguasai Mesir, mereka akan membina pusat pemerintahan atau kubu di atas bukit yang boleh melihat keseluruhan kawasan dan lembah. Mesir adalah sebuah negara, merupakan antara bumi anbiya yang kaya dengan sejarah. Tidak ramai yang tahu bahawa ia dibuka oleh sahabat Rasulullah s.a.w yang bernama Saidina 'Amru bin al-'Ass. 'Amru bin al-'Ass adalah Gabenor pertama Mesir pada pemerintahan Khalifah Umar al-Khattab sekitar tahun 640 masihi. Pusat pertama pemerintahan 'Amru bin al-'Ass adalah di bandar Fustat dan masjid yang diasaskan beliau sebagai pusat pentadbirannya yang berusia lebih 1400 tahun, masih tersergam indah sehingga kini. Justeru Ikhwan Muslimin mengambil inspirasi daripada Gabenor 'Amru bin al-'Ass dan panglima Salahuddin al-Ayubi, untuk persediaannya menerajui pemerintahan Mesir kini. Ikhwan menerusi parti baru yang diasaskannya, Parti AL-Hurriyah wal-'Adalah sudah mengisytiharkan bahawa mereka akan bertanding 50 peratus daripada 450 kerusi Parlimen di Mesir. Uniknya Parti Al-Hurriyah wal-'Adalah dibentuk dengan kombinasi ahli daripada kumpulan Islam yang diterajui Ikhwan, juga mendapat dokongan golongan Kristian. Daripada 85 juta rakyat Mesir, kira-kira 10 juta adalah dari golongan penganut Kristian Qibti. Parti A-Hurriyah wal-'Adalah ditubuhkan Ikhwan muslimin dan mengamanahkan Dr Mohd Mursi, bekas Ahli Parlimen Mesir yang juga seorang pimpinan pusat Ikhwan Muslimin sebagai presiden parti. Dr Essam Aryan (Ikhwan) dilantik sebagai Timbalan Presiden I, manakala Dr Rafiq al-Habib (Kristian) sebagai Timbalan Presiden II dan Dr Sa'du Katatni sebagai Setiausaha Agung. Serentak dengan penubuhan Al-Parti Hurriyah wal-'Adalah, Ikhwan menawarkan kerjasama kepada lebih 20 parti politik dari pelbagai latar belakang, fahaman dan sebagainya untuk bergabung dengan mereka. Untuk rekod, dalam sejarah Mesir, sejak Ikhwan Muslimin ditubuhkan 83 tahun yang lalu, ia menerima tekanan yang amat dahsyat dari pemerintah Mesir sehingga zaman Presiden Hosni Mubarak. Sesiapa sahaja yang dikaitkan dengan Ikhwan akan menerima hukuman yang amat dahsyat. Mereka akan terus disumbat dalam penjara, diseksa dan ramai kalangan mereka yang gugur syahid. Di atas kezaliman dan tekanan pemerintah Mesir, nama Ikhwan tidak boleh disebut sama sekali. Semua media cetak dan elektronik diarahkan menghapuskan kalimah Ikhwan Muslimin. Mereka dengan jahat dan zalim menggelar Ikhwan sebagai al-jamaatul al-mahzurah atau pertubuhan haram. Oleh kerana ia dianggap pertubuhan haram, Ikhwan Muslimin tidak dibenarkan bertanding dalam pilihan raya. Bagaimanapun golongan yang dikaitkan dengan Ikhwan, bertanding atas tiket bebas dalam pilihan raya. Di sebalik tekanan yang maha dahsyat, pada Pilihan Raya Umum 2005, Ikhwan menerusi calon bebas, yang bertanding hanya 120 kerusi Parlimen sahaja, hasilnya amat memberangsangkan. Mereka menang lebih daripada 80 kerusi. Namun pada PRU Mesir yang terakhir pada 2010, tiada parti pembangkang, mahu pun calon bebas yang menang, kerana mereka disekat dan ditipu oleh Suruhanjaya Pilihan Raya yang menjadi alat Hosni Mubarak. Rakyat enggan keluar mengundi kerana pilihan raya dijalankan dengan penuh penipuan. Hasilnya hanya 3 juta pengundi sahaja yang keluar daripada 40 juta yang layak mengundi. Al-Hizbul al-Watani (Parti Kebangsaan Demokrat atau National Demokrat Party) menang 100 peratus kerusi Parlimen Mesir. Al-Hizbul al-Watani ini adalah Umno versi Mesir. Hosni Mubarak amat gembira dengan kemenangan partinya, tetapi beliau tidak sedar itulah saat-saat permulaaan kejatuhannya dari tampuk kuasa Presiden dengan cara yang amat memalukan. Selepas demonstrasi rakyat yang dikenali (tsaurah) bermula 25 Januari 2011 berakhir dengan pengumuman Hosni Mubarak meletakkan jawatan pada 13 Februari, parti Umno Mesir yang berkuasa penuh dengan mandat besar turut tumbang, dengan penuh kehinaan. 25 Januari diisytihar sebagai tarikh keramat bagi seluruh rakyat Mesir sebagai lambang pembebasan dari cengkaman diktator Hosni Mubarak. Malah, al-Hizbul Watani yang dipimpin Hosni Mubarak, anak beranak dan kroninya diharamkan oleh Mahkamah Mesir. Seluruh hartanya disita. Paling malang setelah berkuasa lebih 30 tahun, ibu pejabat Parti Kebangsaan yang menjadi lambang keangkuhan pemerintahan diktator Hosni Mubarak dibakar akibat amarah rakyat. Ikhwan Muslimin mendapat pengiktirafan besar dari kalangan rakyat kerana ia terbabit sama dalam tsaurah dan memainkan peranan yang cukup penting pada saat-saat genting. Kini, ia diiktiraf sebagai pertubuhan yang sah dan menubuhkan parti politik yang sah. Semua tahanan politik, khususnya dari Ikhwan dibebaskan dari penjara. Ini adalah keadilan Allah kepada pejuang Islam di Mesir. Jika dahulunya penjara menjadi pusat tahanan kepada tahanan politik Islam khususnya dari Ikhwan Muslimin, tetapi kini ia dipenuhi oleh anak beranak, kroni dan menteri-menteri kerajaan bekas Presiden Hosni Mubarak. Penjara Thurah di Kaherah yang pada salah sebuah biliknya, menjadi pusat tahanan Timbalan Mursyidul Am Ikhwan Muslimin, Ir Khairat Shatir selama 12 tahun, kini menjadi bilik tahanan dua anak bekas Presiden iaitu Alad Mubarak dan Jamal Mubarak. Menteri-menteri dalam kabinet Hosni Mubarak ditempatkan di bilik bersebelahan. Hosni Mubarak ditahan di Hospital Tentera kerana sudah semakin uzur, maknakala First Lady Suzanne Mubarak diikat jamin di atas tuduhan penyelewengan, rasuah dan pemilikan kekayaan luar biasa. Bayangkan, seorang Presiden, diktator besar dan anak beranaknya hidup penuh dengan kemewahan dan kekayaan, membina penjara untuk musuh-musuh politiknya, kini disumbat dalam penjara yang sama. Mana-mana pemimpin yang zalim harus menjadikan peristiwa ini sebagai pengajaran, ingatlah Allah Maha Berkuasa menghukum sesiapa sahaja yang zalim. Allah tidak pernah lupa untuk menghukum penzalim, cuma Ia kadang kadang memberi tempoh kepada mereka agar sedar dan insaf. Namun, jika kesempatan itu tidak dimanfaatkan, akan tibalah saat kehancuran mereka di dunia sebelum akhirat. Inilah terjadi kepada Hosni Mubarak dan Zein el-Abidin bin Ali di Tunisia. Janji Allah kepada pejuang Islam Ikhwan Muslimin semakin hampir. Setelah menunggu lebih 80 tahun, ia dilihat sebagai bakal peneraju negara Mesir. Jika di zaman penuh tekanan Ikhwan Muslimin boleh menang 80 kerusi, maka pada saat yang penuh dengan kebebasan ini, penganalisis menjangkakan Ikhwan Muslimin dengan parti-parti gabungannya akan memerintah Mesir. “Kami yakin janji Allah pasti akan datang, insya-Allah Ikhwanul Muslimun akan memimpin perubahan,” itulah kata azimat yang penuh bermakna, terpacul dari mulut Setiausaha Agung Ikhwan Muslimin, Dr Mahmoud kepada delegasi kami. Inilah yang ditakuti Amerika Syarikat dan sekutunya Israel. Untuk tahap ini dari kejatuhan Hosni Mubarak sehingga September, mereka berusaha sedaya upaya menyekat kebangkitan Ikhwan Muslimin. Bukan sahaja AS dan Israel, malah pemimpin negara-negara Arab yang diktator juga bimbang dengan perkembangan di Mesir, kerana jika Ikhwan memerintah, ia akan menjadi model pentadbiran negara Islam, yang bakal dikuti 22 negara Arab di Teluk.

BERSIH DAN PEMBAHARUAN POLITIK MALAYSIA 2011

Selepas himpunan Bersih kali pertama diadakan pada 25 November 2007 lalu, yang kemudian diikuti dengan pilihan raya umum ke 12, banyak perkara yang membawa perubahan kepada politik tanah air kita. Cita –cita untuk mengexspresikan matlamat parti-parti politik semakin terbuka disebabkan beberapa tuntutan-tuntutan yang dilakukan dijalanan. Menjelang PRU ke 13, perhimpunan bersih sekali lagi akan diadakan pada 9 julai 2011. Perhimpunan ini adalah perhimpunan rakyat untuk menuntut hahak-hak rakyat supaya PRU akan datang dilakukan dengan telus dan adil.

Antara 8 tuntutan bersih kali ini ialah : 1. Bersihkan senarai undi, 2. Reformasikan undi pos, 3. Gunakan dakwat kekal, 4. Akses media yang bebas dan adil, 5. Tempoh berkempen minimum 21 hari, 6. Perkukuh institusi awam, 7. Hentikan rasuah, 8. Hentikan politik kotor. Bersih yang dilakukan bukanlah satu reformasi atau revolusi yang menggulingkan kerajaan sebagaimana yang didakwa oleh Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, tetapi ia sekadar mahukan pintu demokrasi yang telus dan adil berjalan di Malaysia. Bersih dilakukan bukanlah untuk keganasan tetapi untuk menunjukkan bahwa rakyat Malaysia mahukan suatu perubahan politik yang selama ini didominasi oleh pihak pemerintah yang telah melakukan banyak diskriminasi.

Politik dunia sudah berubah, maka Malaysia juga perlu berubah. Siapakah yang layak diberi amanah mentadbir negara, perlulah dinilai oleh rakyat, sebaliknya bukan melakukan amalan demokrasi terpimpin. Kita mahukan negara Malaysia pada masa hadapan lebih demokratis. Ketinggalan kita disebabkan tidak mahu melakukan perubahan. Lihatlah di negara-negara yang maju, sehebat presiden Amerika pun, mudah melakukan transformasi, kenapa kita yang lebih kurang ini masih sombog dan pengecut. Dalam hal ini kita menyokong pemuda UMNO “Khairy Jamaluddin” yang mahukan perubahan politik dan mengikut serta bersih 9 julai ini walaupun tidak diberi permit oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kita memuji Khairy kerana keterbukaanya berbanding tokoh-tokoh UMNO yang lain seperti Dr Mahathir yang mengatakan “Ikut BERSIH, hati tak bersih “ dan ramai lagi. Biarlah generasi tua itu dengan gayanya. Ini kerana mereka tidak lama lagi berada di dunia ini untuk menentukan negara pada masa hadapan. Pedulikan mereka, perubahan negara kita tidak bergantung kepada mereka tetapi perubahan bergantung kepada generasi muda. Oleh demikian pemuda perlu memahami benar apakah yang selayaknya dan arah manakah yang kita mahu bawa negara dan bangsa ini.

Sekatan demonstrasi bersih kali ini juga adalah sekatan yang tidak demokratis dan bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Di dalam bahagian II Kebebasan Asasi , iaitu Kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan, di dalam perkara 10 (1) Tertakluk kepada Fasal (2), (3) dan (4) – ada menyatakan bahawa : (a) tiap-tiap warganegara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara, (b) semua warganegara berhak untuk berhimpun secara aman dan tanpa senjata, (c) semua warganegara berhak untuk membentuk persatuan.

Pakar perlembagaan, Prof Dr Abdul Aziz Bari berpendapat tindakan pihak polis malarang perhimpunan BERSIH pada 9 Julai depan bukan sahaja tidak sah, malah melanggar perlembagaan. " Mereka bertindak secara tidak sah apabila secara umum memaklumkan tidak akan mengeluarkan permit. " Sebagai pihak berkuasa awam, mereka hanya boleh membuat keputusan apabila permohonan dibuat,". Ia menjelaskan, bawah perlembagaan, polis perlu menimbangkan setiap permohonan permit dan tidak patut membuat sebarang pertimbangan tidak wajar. Beliau berhujah, polis membuat penghakiman awal berhubung perkara itu dan sekali gus menentang undang-undang. Paling teruk apabila ia bertentangan dengan hak yang dijamin dalam perlembagaan. Katanya, mengikut Perkara 10(1)(b) Perlembagaan Perskutuan, polis tiada sebarang hak melarang perhimpunan aman yang dijamin. " Hatta mahkamah juga tidak boleh melakukannya," kata pensyarah undang-undang itu[1].

Oleh demikian, cukup mengguris perasaan kita apabila berita –berita seperti Bersih 2.0: Aktivis AMK, Pemuda PAS antara ditahan polis malam tadi, Pemuda PAS, PKR ditahan polis, 6 pemimpin BERSIH dipanggil polis, 'Hasut' BERSIH: 59 anggota PSM ditahan, yang muncul ketika ini yang menunjukkan bahawa polis cuba sedaya –upaya untuk menahan NGO dan pimpinan yang menganjurkan bersih. Polis yang ditugaskan untuk menegakkan undang-undang sudah bertukar menegakkan kepentingan politik golongan tertentu. Saya begitu kagum apabila mendengar komitmen 300 peguam sertai himpunan Bersih 2.0 dan mereka juga sedia membantu jika berlaku sebarang tangkapan.

Sejarah Belum Mengajar

Selepas kemerdekaan malaysia 31 Ogos 1957, suasana politik Malaysia sehingga kini secara umum adalah statis. Tidak pernah bertukar kerajaan, tidak pernah bertukar sistem pemerintahan dan tidak pernah berlaku gerakan rakyat secara besar-besaran. Walaupun tidak boleh dinafikan ada juga peristiwa besar seperti 13 mei, sedikit reformasi 1999, tetapi ia masih dalam kondisi tidak begitu Sirius. Pemimpin seperti perdana menteri tidak pernah didesak oleh rakyat untuk turun, kalau ada pun suara ‘ tidaklah begitu kuat. oleh demikian oteriter yang dilakukan oleh pemimpin dahulu, dilakukan juga hari ini. Jika dahulu kebebasan tidak ada , kini juga demikian. Apa yang tinggal ialah lambang demokrasi yang hanya sebagai tanda bahawa Malaysia juga mengamalkan demokrasi.

Berbeza dengan Indonesia, setelah melihat kepada sejarah politik negara ini dari tahun 1945 sampai sekarang, masyarakat Indonesia telah banyak bercerminkan kepada sejarah yang berlaku. Memang di indonesaia sebelum era reformasi telah memakai istilah demokrasi, akan tetapi yang dilakukan adalah sebaliknya. Bermula dengan era demorasi terpimpin Soekarno zamn Orma, dilanjutkan dengan “ demokrasi terpimpin konstitusional” Soeharto zaman Orba, kedua-keduanya hanya tinggal sekadar nama. Dalam masa yang sama pemerintah bersifat oteriter. Setelah berlakunya Reformasi secara besar-besaran di Indonesia, negara ini lebih demokratik berbanding negara-negara sekitarnya.

Oleh demikian kemugkinan-kemungkinan yang telah berlaku di timur tengah baru –baru ini, jauh sekali akan berlaku di Indonesia. Kata Prof Dr Azyumardi Azra MA “Para penguasa Indonesia patut bersyukur karena ketiga doa (yakni saluran informasi) [2] itu tidak relevan dan tidak perlu di Tanah Air. Warga Indonesia memang merupakan salah satu pengguna terbesar jejaring sosial di dunia, tetapi keterbukaan dalam alam demokrasi membuat kejengkelan kepada penguasa tidak hanya dapat diungkapkan melalui dunia maya. Bahkan, kritik, kejengkelan, dan kemarahan kepada pemerintah dapat diekspresikan terbuka melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, dan bahkan juga melalui aksi-aksi unjuk rasa.

Lagi pula tidak ada media elektronik semacam Aljazirah yang diakses secara luas di Tanah Air. Masyarakat Indonesia umumnya lebih menyukai saluran TV lokal yang begitu banyak, baik yang berorientasi hiburan maupun berita. Memang, banyak media TV sering kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah, tetapi masyarakat sudah terbiasa menikmatinya, tidak lagi merasa terprovokasi melakukan gerakan perlawanan.”[3] Oleh demikian jika kita melihat kepada Pilihan raya MPR dan Pemilu Presiden Indoneia, sangat demokratik. Debat antara parti politik yang bertanding sangat menyegarkan, media menyiarkan dengan adil semua iklan dan berita serta rencana mengenai calon dan parti politik yang bertanding. Di Malaysia, setiap kali pilihan raya, rakyat menyaksikan bagaimana media cetak dan Tv dimonopoli sepenuhnya oleh kempen Barisan Nasional. Ia menggambarkan seolah-olah dalam pilihan raya itu tidak ada pembangkang yang menentang BN kerana semua kempen, ucapan, poster, spanduk yang disiarkan hanya dipihak BN.

Dengan itu Indonesia lebih demokratis berbanding Malaysia disebabkan adanya pengalaman sejarah. Sejarah telah mengajar mereka supaya lebih demokratis berbanding kita. Tetapi malang, pengalaman seperti ini masih belum berlaku di negara ini. Memang kita tidak mahu mengubah negara dengan kekerasan seperti yang telah berlaku di Mesir dan Tunisia kerana bangsa kita adalah bangsa yang dikenal dengan sikap toleransi dan mudah berkira. Tetapi tidak mustahil’ jika keadaan mendesak akan berlaku reformasi atau revolusi. Ia berlaku “ Umpama air yang tersumbat, saat sumbatan itu terbuka, maka air akan melimpah dan menghentam apa saja yang dilaluinya” . Jika dahulu rakyat boleh ditipu kerana tidak ada maklumat, tetapi sekarang maklumat berlimpah ruah. Revolusi media tidak mampu menutup mata dan menyumbat telinga rakyat.

Selain itu, akhir-akhir ini timbul satu finomina ulama muda UMNO yang berani berfatwa. Orang agama yang sepatutnya memainkan peranan menegakkan yang hak, terbalik menjadi bahan untuk melegitimasikan politik golongan tertentu. Mereka sibuk memfatwakan haram mengikuti himpunan bersih, padahal banyak lagi isu-isu agama lain yang perlu difatwakan terhadap perkara yang jelas-jelas mungkar, seperti isu royalti Kelantan , isu membolot duit negara dan lain-lain. Malah, lebih malang apabila mereka yang mengklaim mengikut aliran salafi yang selama ini menyeru masyarakat untuk tidak ta’sub dan taklid di dalam perkara khilaf, ternyata apabila ada demonstrasi yang terang-terang khilaf, mereka tidak mahu berlapang dada, bahkan sebaliknya ta’sub dengan pendapat sendiri.

Walaubagaimanapun mejoriti ulama ’ di Malaysia bersetuju dengan demonstrasi ini, seperti TGNA, TGHH, DRMAZA, Dr Zaharuddin dan ramai lagi. Merujuk kepada artikel ‘Bersih’ Wajib Berjalan Dengan Bersih ” oleh Prof Madya Dr Mohd Asri Zainul Abidin. Beliau menegaskan bahawa “Adapun cara yang hendak dicapai iaitu dengan melakukan demonstrasi, pada asasnya ia sesuatu yang harus melainkan jika diiringi dengan perkara-perkara haram seperti kerosakan harta benda awam, pergaduhan dan penonjolan akhlak yang buruk. Nabi s.a.w dalam hadis pernah mengajar sahabat yang disakiti jirannya untuk membuat bantahan di jalan. Dalam hadis itu sahabat tersebut mengadu kepada Nabi s.a.w:

“Sesungguhnya jiranku menyakitiku”. Sabda Nabi s.a.w: “Keluarkan baranganmu dan letakkannya di jalan”. Maka lelaki itu mengambil barangannya dan letak di jalan. Lalu, setiap orang yang melintas bertanya: “apa yang berlaku kepadamu?”. Dia menjawab: “Jiranku menyakitiku”. Maka mereka berkata: “Ya Allah laknatilah dia, Ya Allah hinalah dia”. Dengan sebab itu, jirannya berkata: “Kembalilah ke rumahmu, aku tidak akan sakitimu lagi”. (Riwayat al-Bazzar dan al-Hakim dalam al-Mustadrak. Ahmad Syakir menilainya sebagai sahih).

Menurut Dr Asri, hadith Ini menunjukkan bahawa mengajak orang di jalan membantah kezaliman adalah dibolehkan. Dalam konteks politik hari ini, demonstrasi aman sebahagian dari cara pencegahan munkar politik yang telah terbukti keberkesanannya di banyak negara” lihat lebih lanjut hukum demonstrasi dalam blog beliau[4]. Selain Dr Asri , Ustaz Zaharuddin juga membolehkan demonstrasi. Di dalam videonya “ Hukum Demonstrasi BERSIH 2.0 Halal! Tidak Haram... (UZAR) beliau menjelaskan hukum demonstrasi, antara isikandungan video ini ialah :

1. Jangan terlalu kaku ketika berhadapan dengan teks syarak (nash) yang berkaitan dengan muamalat. Tidak seperti dalam hal-hal ibadah, Dalam hal muamalah mestilah bertepatan dengan maqasid atau roh syariah. Sedangkan dalam hal ibadah mestilah bertepatan dengan taks syarak atau nash.

2. Cara perlantikan pemerintah pada zaman Rasulullah s.a.w. dan zaman selepasnya adalah berbeza dengan yang ada sekarang, iaitu demokrasi. Dahulu, untuk melantik khalifah tiada pilihanraya. Tiada pungutan suara dari rakyat.

3. Islam tidak menghalang cara demokrasi dan segala komponen di dalamnya yang tidak bertentangan dengan syariat.

4. Demonstrasi adalah salah satu dari komponen demokrasi yang tidak bertentangan dengan Islam.

5. Hadis-hadis tentang menegur pemerintah dan ketaatan kepada mereka hendaklah difahami dalam konteks hadis itu. Ia tidak boleh digunapakai secara umum.

6. Cara untuk mengelakkan demonstrasi ialah dengan kerajaan mendengar pandangan rakyat.

7. Dibenarkan mengadakan demonstrasi aman untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang kelemahan kepemimpinan. Namun tidak boleh menyentuh kesalahan individu atau peribadi pemimpin.

8. Apakah melaungkan bantahan terhadap pemerintah atau menegur mereka secara terbuka boleh dilabel sebagai Khawarij? Selagi rakyat menegur dan meluahkan perasaan marah secara aman tanpa angkat senjata, mereka tidak boleh dianggap sebagai khawarij.( al-ahkam.net)

Akhirnya kalam, apa yang diharapakan pada demonstrasi yang berjalan pada kali ini, ia dapat memberi banyak manfaat kepada negara kita. Kita berikhtiar untuk menjadikkan negara ini sebuah negara yang terbaik di masa hadapan. Demonstrasi adalah satu ruang untuk menegakkan kebenaran dan suara rakyat yang selama ini tidak didengari. Mudah-mudahan berkat usaha semua rakyat dan kerjasama semua badan, pertubuhan, parti politik, mahasiswa, NGO dll, kita dapat melihat perubahan yang besar berlaku pada PRU ke 13 akan datang. Wallahu a’lam..

Oleh : Ahmad Syahin Bin Mohd Amin

---

[1] http://www.malaysiakini.com/news/168005

[2] pertama agar jejaring sosial seperti Facebook dan Tweeter dilenyapkan; kedua, agar saluran TV Aljazirah dan Alarabiyah dihentikan; dan ketiga agar shalat Jumat tidak lagi dilaksanakan.

[3] Penulis adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tulisan dimuat pada harian Republika, Kamis (19/5)

[4] http://drmaza.com/home/?p=1436